Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Dirgantara dan Kedaulatan Digital

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dinilai kurang memperhatikan penguasaan teknologi dan bisnis digital di sektor hulu atau upstream. Padahal, aset terbesar industri digital adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah geografis Indonesia yang menjadi lalu lintas data global.

“Pemerintah harus menjaga kedaulatan dua aset tersebut baik secara ekonomi maupun diplomasi internasional," kata Staf Khusus Wakil Presiden RI Gatot Prio Utomo di Jakarta, Jumat (5/1).

Menurutnya, jumlah penduduk yang besar telah diserbu oleh raksasa teknologi global. Mereka juga menjadikan penduduk Indonesia sebagai pasar.

"Kedaulatan digital tidak hanya menjaga kedaulatan data pribadi penduduk Indonesia, sbagaimana telah diinisiasi melaui Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (UU-PDP). Namun juga harus dijaga melaui diplomasi terkait ekonomi digital dunia," ujarnya.

Dilatakan, yang harus diperhtaikan antara lain adalah memastikan program global tax deal dapat memberikan keuntungan bagi negara. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia telah memberikan pasar dan keuntungan besar bagi raksasa teknologi dunia.

"Wilayah geografis Indonesia yang menjadi lalu lintas data global, harus benar-benar dijaga. Dimana ada perkembangan teknologi yang sangat penting untuk dicermati, yaitu teknologi Satellite Direct-to-Device atau Direct-to-Cell dan teknologi reusable rocket (roket daur ulang)," tandasnya.

Murah
Direktur Eksekutif pada Center for Digital Blue and Green Economy itu menambahkan, peluncuran satelit dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Teknologi itu juga mempersempit entry-to-barrier cost bagi negara-negara berkembang.

"Sehingga dapat turut serta dalam kancah penguasaan bisnis dan kedaulatan ruang angkasa. Hal ini dapat diamati dengan maraknya startup baru di bidang roket dan satelit di Asia," tegasnya.

Khususnya India, China dan Jepang. Dimana dalam beberapa dekade sebelumnya, teknologi dan bisnis tersebut hanya dikuasai oleh Amerika, Russia dan beberapa negara Eropa.

"Saat ini hanya satu perusahaan yang mendomaniasi kedua upstream atau hulu tersebut. Yaitu Space X dan anak perusahaannya, Starlink," imbuhnya.

Dimana Starlink telah meluncurkan sebanyak lebih dari 4000 satelit LEO (Low Earth Orbit), yang menutupi hampir seluruh wilayah planet bumi. Dan dalam waktu dekat, Starlink akan meluncurkan satelit yang memungkinkan akses langsung dari satelit ke handphone.

"Sehingga suatu saat tidak diperlukan lagi BTS dan perangkat backhaul yang mahal untuk menyediakan konektivitas internet. Khususnya bagi perangkat digital termasuk handphone, desktop dan perangkat IoT (Internet of Things)," jelasnya.

Pertahanan
Dijelaskan, beberapa bulan lalu pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan akan memanfaatkan jasa Space X untuk memperkuat pertahanan negaranya. Yakni dengan program yang disebut Star-Shield.

"Ini mengindikasikan bahwa wilayah dirgantara, termasuk ruang udara (air-space) dan ruang angkasa (outer-space), harus dijaga oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Yang memiliki posisi geografis dan geopolitik yang strategis," tuturnya.