Buntut SGIE Ala Gibran, KPU Evaluasi Penggunaan Singkatan-Istilah Asing saat Debat

JAKARTA, paradapos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar pada Jumat (22/12/2023).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa evaluasi melibatkan beberapa aspek, seperti penggunaan singkatan, peran moderator, dan pemanfaatan istilah asing selama debat.

Menurut Hasyim, rapat evaluasi direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu.

Dia menegaskan, "Kami akan mendengarkan komplain dan catatan dari masing-masing tim pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) terkait debat cawapres yang berlangsung pekan lalu."

Pihak KPU telah menggelar dua debat untuk Peserta Pilpres 2024, dengan debat terakhir khusus untuk cawapres yang berlangsung pada Jumat pekan lalu.

Total, KPU berencana mengadakan lima kali debat untuk para capres-cawapres yang akan bersaing dalam Pilpres 2024.

Dalam debat kedua untuk cawapres, Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, melontarkan beberapa singkatan dan istilah asing, termasuk SGIE atau State of the Global Islamic Economy.

Gibran mengajukan pertanyaan tentang istilah ini kepada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Prabowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto, membela Muhaimin Iskandar.

Menurut Andi, "Moderator debat seharusnya meminta Gibran menjelaskan singkatan tersebut untuk memastikan waktu debat tidak terbuang percuma. Ini penting agar publik yang menyaksikan debat dapat memahami substansi pertanyaan tersebut."

Meski demikian, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Gibran tidak bermaksud untuk menjebak lawan.

Namun, beberapa tindakan kontroversial juga dilakukan oleh Gibran, seperti beranjak dari podium, yang sebenarnya melanggar aturan.

Ferry Latuhihin menyatakan, "Meskipun tindakan-tindakan tersebut terkesan kontroversial, kami meyakini bahwa tidak ada niat provokatif di baliknya."

Evaluasi KPU akan mencakup berbagai aspek, termasuk teknis seperti mikrofon, tampilan di podium, dan peran moderator. Pihak KPU berkomitmen untuk bekerja sama dengan tim pasangan capres-cawapres dan media yang bekerja sama dalam evaluasi ini.