Respons Tuntutan untuk Makzulkan Gibran, Surya Paloh: Nggak Ada Skandal

“Ya sayang sekali. Dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Surya Paloh saat ditemui awak media di kantor DPP partai Nasdem, Sabtu (26/4/2025).

Pihaknya menyebut apabila tak ada skandal Gibran dan Presiden Prabowo Subianto adalah satu paket karena telah melalui proses demokrasi yang ada yakni pemilu. Sedangkan, apabila disoal mengenai kinerja setelah resmi dilantik sebagai presiden dan wapres adalah masalah yang berbeda.

“Ya kalau nggak ada (skandal), ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyegerakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat. Itu masalah lain,” katanya.

Surya Paloh juga mengungkapkan dengan segala hormat menilai tuntutan tersebut kurang tepat. “Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat,” katanya.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Menurut dia, Presiden Prabowo dan para purnawirawan TNI merupakan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. "Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun, tentunya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu," ucap mantan panglima ABRI tersebut.

Wiranto menegaskan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menjawab tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Apalagi, salah satu tuntutan itu adalah mendorong pencopotan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Beliau perlu mempelajari isi dari statemen itu, isi dari usulan itu, dipelajari satu per satu, itu masalah-masalah yang tak ringan, itu fundamental, lalu beliau juga presiden walau sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI mempunyai kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan beliau terbatas juga, yang menganut trias politica, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa mencampuri itu, usulan itu bukan bidangnya presiden," ucap Wiranto.

Sumber: republika