PARADAPOS.COM - Masih belum hilang dari benak publik yang kecewa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 lalu, diduga derasnya penolakan beberapa pihak di dalam negeri soal keikutsertaan Israel jadi biang keladinya.
Gubernur Bali I Wayan Koster salah satu yang keras menolak Israel.
Lucunya, kini dia malah menjilat dengan memuji kemajuan sistem pertanian Israel, bahkan menyuruh jajarannya berguru.
"Kalau perlu, belajar ke Israel yang luar biasa, nggak punya lahan subur, tidak ada air, tapi pertaniannya sangat maju," ujarnya di Bali, dikutip Rabu (16/4/2025).
Menurutnya, teknologi pertanian yang diterapkan Israel mampu mengoptimalkan kondisi yang ada, bahkan dengan hanya memanfaatkan embun sebagai sumber air tanaman.
Koster menyebut Bali perlu belajar dari pendekatan inovatif ini, terlebih ketika produktivitas pertanian lokal dinilai belum optimal.
Ia mengajak semua pihak untuk mulai menerapkan pertanian berbasis teknologi modern guna meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Bali.
"Dan surplusnya kalau kita tingkatkan produktivitasnya dengan pertanian modern teknologi, itu produsen bisa meningkat lagi," tambahnya.
Sekadar mengingatkan, Koster pada Maret 2023 dengan lantang menolak Bali dijadikan lokasi laga timnas Israel saat Piala Dunia U-20 nanti.
Hal itu dituangkan Koster dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zaenudin Amali, yang dikirimkan pada Selasa (14/3/2023).
Politikus PDIP ini beralasan, kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia, "yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan pemerintah Israel."
Koster meminta Menteri Pemuda dan Olahraga mengambil kebijakan untuk melarang timnas Israel ikut bertanding di Bali.
Melawan Pemerintah Pusat
Sebelum ramai soal puja-puji terhadap Israel, Koster belum lama ini juga menjadi sorotan karena kebijakannya melarang beredarnya air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter adalah kewenangannya bukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Dia mengaku tidak takut jika nantinya dipanggil pemerintah pusat. Koster memastikan akan tetap datang dan tak mengubah keputusannya melarang peredaran air minum kemasan di Bali.
“Kalau dipanggil saya datang dan saya akan jelaskan,” ujar Koster saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/4/2025).
Koster menyatakan Kemenperin tak usah repot-repot mengumpulkan industri air minum kemasan di Bali untuk berunding.
Dia juga 'bodo amat' jika dianggap mengambil keputusan sepihak tanpa berdikusi dengan pemerintah pusat.
“Nggak perlu koordinasi, ini kewenangan kepala daerah,” ujar politikus PDIP itu.
Wamen Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan akan mengundang Pemprov Bali dan pihak-pihak yang bergerak di industri air minum kemasan di Bali untuk membicarakan poin mengenai larangan produksi dan distribusi air mineral dalam kemasan (AMDK) sekali pakai di bawah 1 liter yang tertuang dalam SE Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025.
Dia juga meminta Pemprov Bali untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum memutuskan kebijakan.
Namun, belum diketahui kapan Kemenperin akan memanggil Koster dan para pemangku kepentingan untuk membahas masalah tersebut.
Kebijakan Koster juga mengundang beragam reaksi dari publik dan pelaku usaha AMDK di Bali.
Pengusaha menyayangkan jika hanya air minum kemasan yang dianggap menyumbang sampah plastik.
Melainkan banyak produk sehari-hari lainnya yang juga menggunakan kemasan plastik seperti minyak goreng, makanan ringan, dan kopi.
“Seakan-akan kami saja yang membuat sampah. Padahal plastik kami masih bisa didaur ulang. Sedangkan produk yang di minimarket tidak bisa didaur ulang,” ujar Dirut PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, Nyoman Artha Widnyana.
Sumber: Inilah
Artikel Terkait
Takut Ijazah Gibran Palsu, Formasi Keluarga Alumni UGM Minta Diverifikasi
Klaim Ijazah Jokowi Asli, Hercules Cocok Jadi Rektor UGM!
Hanya Terpaut Satu Tahun, Ijazah UGM Guru Besar Unnes Prof Saratri Berbeda Dengan Punya Jokowi
Simak! Ini Kata 6 Tokoh Atas Polemik Ijazah Jokowi