Sulit Ganti Menkeu Sri Mulyani? Ekonom: Sangat Menghina Bangsa Indonesia

Bahwa rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik," kata ekonom Anthony Budiawan kepada Monitorindonesia.com, Minggu (23/3/2025).

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyatakan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bukan tanpa alasan dia menyatakan demikian, soalnya data yang dimilikinya menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

"Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024). Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024)," beber Anthony. 

"Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," timpal Anthony.

Berdasarkan data-data ini, ungkap Anthony, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia," tegas Anthony.

Di sisi lain, Anthony memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025. Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. Selain itu juga ada kemungkinan shortfall mencapai 0,5 persen dari PDB, dengan tax ratio turun menjadi 9,1-9,5 persen. 

"Asumsi kurs rupiah yang meleset jauh, dari Rp15.000 per dolar AS menjadi Rp16.500 per dolar AS, dengan tren melemah yang terus berlanjut," tutur Anthony.

Menurut Anthony, ada beban bunga utang yang semakin besar, dengan rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak naik dari 11,6 persen (2014) menjadi 23,6 persen (2024), dan diperkirakan mencapai lebih dari 25 persen pada 2025. Anthony bilang, beban bunga utang yang tinggi membatasi kemampuan belanja pemerintah dan berdampak negatif terhadap ekonomi," ujar Anthony.

Lantas Anthony mempertanyakan alasan Sri Mulyani tetap dipertahankan sebagai Menteri Keuangan meskipun bukti kegagalannya sudah jelas. "Ada pihak yang berpendapat sulit mencari pengganti Sri Mulyani. Pendapat seperti ini sangat menghina bangsa Indonesia," jelasnya.

Anthony bilang, Presiden Prabowo mestinya mempertimbangkan sosok lain, seperti Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang memiliki pengetahuan luas dan dianggap lebih kompeten.

"Semoga Presiden Prabowo segera menyelamatkan ekonomi dan fiskal Indonesia dengan mengganti nakhoda di Kementerian Keuangan. Jangan sampai kerusakan fiskal semakin dalam dan parah," demikian Anthony Budiawan.

Baru-baru ini kabar mundurnya Sri Mulyani segera dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengaku sudah mengecek informasi ke pemerintah mengenai masalah ini dan mendapat kepastian tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. 

"Kemarin yang saya tahu, pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini. Dan saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Dan kalau kepada Bu Sri Mulyani, juga saya belum sempat," kar Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). 

Menurut Dasco, jika melihat pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo beberapa waktu lalu, keduanya penuh akan keakraban. Maka dari itu, Dasco menegaskan, isu Sri Mulyani mundur dari Menkeu tidak berdasar. 

"Tapi kalau lihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban. Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendur," jelas Dasco. 

Pada Selasa (18/3/2025), Dasco lagi-lagi membantah kabar yang menyebut Sri Mulyani akan mundur ketika bursa saham mendadak rontok. 

Hal ini disampaikan Dasco ketika ditanya soal pengaruh isu mundurnya Sri Mulyani terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok. 

"Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur. Dan fiskal kita kuat," kata Dasco di Bursa Efek Indonesia.

Pihak Istana Kepresidenan juga membantah kabar mundurnya Sri Mulyani. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hariqo Satria Wibawa mengatakan, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menyebut, Sri Mulyani masih melaksanakan tugas hingga kini. 

"Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan," katanya. 

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. "Dan kami meyakini, kami mempercayai masyarakat kita tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang jelas-jelas belum terverifikasi. Mari bijak bermedia sosial dan selalu saring sebelum sharing," kata Hariqo. 

Setelah diliputi misteri selama satu pekan, Sri Mulyani akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang menerpa dirinya. Eks bos Bank Dunia ini memasikan bahwa ia tetap bekerja sebagai Menteri Keuangan. 

“Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

Dia mengaku bahwa dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

“Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” katanya. 

Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan, mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri dengan kewenangan mengelola APBN tentu akan menimbulkan gejolak. Tak hanya di Indonesia, kemunduran Menkeu sebuah negara juga akan menggejolakkan negara tersebut, utamanya ketika faktor kepercayaan publik perlahan menurun. 

"Mundurnya Menkeu di negara manapun yang dalam kondisi seperti Indonesia saat ini, pasti akan menimbulkan gejolak, menambah spekulasi dan ekspektasi negatif," kata Hendri Rabu (19/3/2025). 

Ia mengamini, saat ini faktor penyebab ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan dan tren ekonomi Indonesia cukup banyak dan beragam. Namun, respons pihak Istana Kepresidenan dalam memulihkan dan membangun kepercayaan publik harus tepat. 

Penilaian yang tidak tepat justru akan memperburuk keadaan. "Kalau memang (mundurnya menteri) terjadi, kembalikan peristiwa mundurnya pejabat publik sebagai dinamika umum sebuah pemerintahan. Yang paling penting adalah respons Istana. Tidak hanya bantahan tetapi kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menghindarkan dampak negatif dan untuk memperbaiki keadaan," jelas Hendri. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, isu mundurnya Sri Mulyani bisa saja disebabkan oleh penerimaan pajak yang menurun akibat Coretax, atau efisiensi belanja pemerintah yang mengarah pada penghematan berisiko ke layanan publik. Menurut Bhima, isu mundur ini bisa saja disambut positif pasar jika penggantinya lebih baik. 

"Implikasi mundurnya Sri Mulyani dan Airlangga bisa disambut positif pasar asalkan penggantinya lebih kompeten. Kalau yang gantikan Sri Mulyani keponakannya Prabowo, market pasti bereaksi negatif karena kental nepotismenya," tandas Bhima. 

Sumber: monitor