Kader PSI Isi Jabatan di Tim Folu, Anggota DPR: Kasihan Prabowo kalau Menterinya seperti Ini

Bambang menilai keputusan tersebut tidak profesional dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintahan. Sehingga, yang dirugikan nantinya adalah Presiden Prabowo Subianto, karena akan dinilai masyarakat, yakni kinerja pemerintahannya yang tak optimal. 

"Ini enggak benar. Kasihan Presiden (Prabowo) kalau menterinya seperti ini. Memang tidak ada larangan, tapi ini sudah kebablasan, benar-benar aji mumpung," ujar Bambang  kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Bambang menyebut, FOLU Net Sink 2030 adalah organisasi yang berperan penting dalam program pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, posisi di dalamnya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

"Struktur FOLU harus diisi oleh orang-orang profesional, bukan sembarangan. Sekalipun tidak menggunakan dana APBN, tetap harus berdasarkan sistem meritokrasi," ujarnya. 

Menurut Bambang, jika pengisian jabatan di FOLU lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi, maka program-program strategis yang dijalankan berisiko tidak berjalan optimal.

Sebelumnya, penugasan yang diberikan Raja Juli terhadap kader PSI untuk di Kementerian Kehutanan memicu reaksi publik di media sosial.

Menhut Raja Juli yang merupakan Sekjen PSI kemudian mengonfirmasi, bahwa benar ada SK yang dikeluarkan dan berisi penugasan bagi kader PSI.

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).

Dikutip dari Kompas.id, Tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjalankan strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada 2030.

Ada 43 orang yang menjadi bagian dari tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah tersebut, setidaknya lima orang berlatar belakang politikus PSI.

Kelima kader PSI itu menempati berbagai posisi. Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasihat Ahli; Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Yus Ariyanto sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.

Menurut SK Menteri Kehutanan No 32/2025, mereka yang bekerja di tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan menerima honorarium dengan nominal berbeda setiap bulannya, tergantung jabatan dalam tim. Penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta, sementara setingkat dewan penasihat ahli akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta.

Kemudian, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang menerima honor Rp30 juta per bulan. Adapun anggota bidang menerima Rp20 juta.

Sumber: kompas