Kajian Politik Merah Putih: Presiden Prabowo Tak Berdaya Hadapi Oligarki!

PARADAPOS.COM - Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fase politik yang paling dinanti dalam sejarah Indonesia modern. 

Dikenal sebagai figur tegas dan berkarakter kuat, banyak pihak berharap bahwa Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik dan ekonomi nasional. 

Namun, sejak awal pemerintahannya, muncul tanda-tanda bahwa Prabowo mungkin tidak sepenuhnya berdaya menghadapi dominasi oligarki yang telah mengakar dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia.

Demikian dikatakan Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi dalam pernyataan kepada redaksi SuaraNasional, Jumat (21/2/2025). 

“Prabowo naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari partai-partai politik yang juga memiliki keterikatan dengan oligarki. Ketergantungannya terhadap koalisi ini membatasi ruang geraknya dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan mereka,” ungkapnya.

Kata Sutoyo, harapan Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi belum terbukti. 

Privatisasi sumber daya alam, konsesi tambang, dan penguasaan lahan besar masih tetap didominasi oleh kelompok elite yang sama.

“Bahkan, beberapa kebijakan yang awalnya dijanjikan untuk kepentingan rakyat justru berujung pada keuntungan bagi segelintir konglomerat,” paparnya.

Susunan kabinet dan pejabat tinggi dalam pemerintahan Prabowo menunjukkan dominasi figur-figur yang berasal dari lingkaran elite bisnis dan politik. 

Beberapa di antaranya memiliki rekam jejak yang erat dengan oligarki, sehingga memperkuat asumsi bahwa Prabowo tidak mampu atau tidak berani mengambil sikap tegas terhadap pengaruh mereka.

“Dalam pembangunan ekonomi, Prabowo masih mengandalkan investasi besar dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan besar dalam kebijakan publik. 

Ini menjadikan pemerintahannya sulit untuk mengambil langkah-langkah yang benar-benar independen dalam menentukan arah pembangunan nasional,” tegasnya.

Ketidakberdayaan Prabowo menghadapi oligarki membawa sejumlah konsekuensi serius bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. 

Pertama, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar karena kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada segelintir orang yang menguasai sumber daya strategis.

“Kedua, melemahnya institusi demokrasi karena keputusan politik lebih banyak didasarkan pada kompromi dengan kepentingan elite dibandingkan dengan aspirasi masyarakat luas. Ketiga, berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang dapat memicu instabilitas politik dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Di Bawah Presiden Prabowo, Indonesia Semakin Gelap Gulita atau Terang Benderang?

Presiden Prabowo Subianto harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat agar Indonesia terang benderang. 

Kebijakan Prabowo harus berdasarkan Pancasila dan UUD 45 termasuk dalam ketegasan dalam penegakan hukum.

‘Pak Prabowo, Anda itukan Presiden yang ingin Indonesia menjadi terang benderang atas kebijakan Anda yang penuh harapan bagi warga,” kata kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi, Jumat (21/2/2025).

Indonesia menjadi terang, kata Beathor, Presiden Prabowo harus menangkap dan mengadili anggota kabinet Merah Putih yang merampas tanah rakyat.

“Maka agar Indonesia tidak Gelap Gulita lakukan aja Penegakkan hukum, tangkap dan adili menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan oligarki yang merampas lahan tanah rakyat, mereka mereka itu yang telah memenuhi syarat 2 alat bukti hukum…Adilin Pak,” jelasnya.

Selain itu, mantan tahanan politik Era Orde Baru ini meminta Presiden Prabowo menjalankan UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945 bukan hasil amandemen 2002.

“Lalu jalankan UUD 1945 yang asli 18 Agustus 1945 secara murni dan konsekuen, itu aja Pak Presiden. Salam Juang,” pungkasnya.

Sumber: SuaraNasional