KACAU! Finalis Tokoh Terkorup OCCRP Mau Jadi Pengawas Danantara? Apa Kata Dunia?

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto minta mantan Presiden Joko Widodo hingga Ormas Agama jadi Pengawas Danantara yang akan diluncurkan 24 Februari 2025.

Finalis Tokoh Terkorup OCCRP Mau Jadi Pengawas DANANTARA? Apa Kata Dunia? 

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Danantara pada tanggal 24 Februari mendatang. 

Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

Efisiensi APBN 2025, Dana 325 T Akan Dialokasikan Prabowo ke Danantara

Presiden Prabowo mengatakan hasil efisiensi APBN 2025 akan dialokasikan untuk beberapa keperluan utama, salah satunya adalah investasi. 

Prabowo menyatakan bahwa dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk dikelola dan diinvestasikan.  

"Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar (Rp325 triliun). Sisa ini tidak akan kita pakai, tapi akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," ujar Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/02/2025).  

DANA RATUSAN TRILIUN YANG AKAN MENGAWASI JOKOWI SI FINALIS TOKOH TERKORUP OCCRP???

ITU DUIT RAKYAT LOH, BUKAN DUIT MBAHMU!

👇👇

Dewan Pengawas Danantara adalah nominator OCCRP.
NDASMU OCCRP! pic.twitter.com/lkQ1xY0G7l

— Monica (@NenkMonica) February 18, 2025

Pengamat Pertanyakan Status Mantan Presiden Jadi Pengawas Danantara

Pakar komunikasi politik lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio mempertanyakan status mantan presiden yang diminta menjadi pengawas Badan Pengelola (BP) Danantara.

“Kalu kemudian dia (Prabowo) mengajak Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya untuk mengawasi, ya dalam kapasitasnya sebagai apa mengawasi? Artinya tetap sebagai warga negara atau mengawasi sebagai komisaris? Karena kan nanti Danantara bentuknya perusahaan. Jadi mengawasi dalam bentuk apa?” kata Hendri Satrio, Senin, 17 Februari 2025. 

Pria yang akrab disapa Hensa ini mengatakan Danantara memang diperlukan untuk membiayai program Presiden Prabowo Subianto yang bersifat spending dan butuh banyak biaya. 

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengawas Badan Pengelola Danantara. 

“Pak SBY tentu saja akan menerima penugasan yang diberikan Presiden Prabowo sebagai Pengawas Danantara. Ini menjadi komitmen sekaligus bentuk dukungan totalitas Partai Demokrat kepada Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Kamhar saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 17 Februari 2025. 

Kamhar mengatakan Demokrat menghendaki pemerintahan Prabowo sukses menunaikan janji politiknya. 

Apalagi, kata Kamhar, SBY menyampaikan loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo Subianto saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jumat kemarin. 

“Beliau ingin menyukseskan pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan,” katanya.

Adapun Juru Bicara PDIP Guntur Romli belum bisa mengatakan apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersedia jadi pengawas Danantara. Ia mengatakan saat ini Megawati baru saja tiba di Tanah Air selepas umrah.

“Ibu Megawati baru tiba dari lawatan luar negeri, terakhir dari Abu Dhabi pada dini hari tadi. Saat ini masih istirahat,“ kata Guntur saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 17 Februari 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengawasi BP Danantara.

“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo dalam pidato politik HUT Gerindra di Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 2025.

Prabowo juga meminta ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara.

Sumber: Tempo