Tanda Tanya Bawaslu Tak Mau Ungkap ke Publik Transaksi Uang Haram Ratusan Miliar Mengalir ke Bendahara Parpol

paradapos.com, JAKARTA-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) merahasiakan transaksi uang haram ratusan miliar diduga mengalir ke bendahara partai politik (parpol) untuk kepentingan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, bahwa laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal uang haram tersebut tidak bisa disampaikan kepada publik.

Ada tanda tanya di balik sikap Bawaslu RI tak mau ungkap ke publik soal transaksi uang haram ratusan miliar yang mengalir ke bendahara parpol.

"Karena kami berkaitan dengan penegakkan hukum pemilu maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal," kata Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Baca Juga: Bawaslu Sebut Uang Haram Ratusan Miliar Mengalir ke Parpol Jadi Bahaya Besar Jika Diungkap ke Publik

"Tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR (sangat rahasia). Kalau kami sampaikan kepada publik tentu akan menjadi persoalan besar," sambungnya.

Menurutnya, terdapat disclaimer/catatan dari PPATK yang mengharuskan temuan harus dirahasiakan, atau tidak bisa diungkap ke publik.

"Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua data tersebut adalah data-data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum," ucapnya.

Transaksi mencurigakan yang dimonitor PPATK, tambah Bagja, selama tidak digunakan untuk kampanye atau kepentingan Pemilu 2024, tidak bisa ditindaklanjuti Bawaslu.

Baca Juga: Praperadilan Ditolak, Polri Harus Bertaring Segera Tahan Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri

Badan pengawas yang berfungsi sebagai wasit, sebatas memberi imbauan agar peserta pemilu bersikap transparan terkait dana kampanye.

"Kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas,"

"Jadi pada 7 Januari pelaporan dana kampanye awal bisa menjadi permasalahan jika kemudian pergerakan dana pemilu itu tidak berjalan," tandas Bagja.

Sebelumnya disebutkan Surat dari Kepala PPATK berperihal: Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa tertanggal 8 Desember 2023 dan baru diterima oleh KPU tertanggal 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy.