PARADAPOS.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyetujui pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud Md mengenai gaya hidup komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap terlalu mewah. Menurutnya, hal ini adalah penyakit yang harus segera disembuhkan.
"Kalau di Komisi II kadang-kadang evaluasi lebih keras dari itu karena kami mitra. Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Mardani mengatakan pihaknya pun akan mengevaluasi anggaran yang dimiliki KPU buntut dari gaya hidup mereka. Ia mengatakan kritik yang dilayangkan Mahfud menjadi masukan yang cukup berdampak bagi DPR RI.
"Kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, selama ini pihaknya hanya mampu membahas anggaran terhadap KPU hingga di tahapan pertama. Karenanya, ia akan menaggil petinggi KPU untuk memperhatikan alokasi anggaran tersebut.
"Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuman bisa membahas anggaran memang ditahapan satu, tidak sampai ke tingkatan tiga. Tentu ini menjadi catatan kita akan menanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memerhatikan itu," ucapnya.
Akan tetapi, Mardani menyebut akan sangat merepotkan bila menyanggupi permintaan Mahfud terkait pergantian seluruh komisioner KPU, sebab penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah di depan mata.
"Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek, kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," ujar Mardani.
Diketahui, Mahfud turut menyoroti kasus pemberhentian eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut dia, KPU saat ini sudah tidak layak untuk menggelar tahapan Pilkada Serentak 2024. Hal itu ia sampaikan dalam akun X pribadinya @mohmahfudmd pada Minggu (7/7/2024). “Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud dilihat Inilah.com, Senin (8/7/2024).
Mahfud merasa miris melihat kelakuan pimpinan KPU yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia mendesak ada langkah nyata dari pemerintah dalam mereformasi KPU, karena di matanya tidak ada satupun komisioner yang pantas untuk dipercaya.
“Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tuturnya.
Ia menyarankan perlu adanya pergantian seluruh komisioner KPU tanpa menunda gelaran Pilkada mendatang. “Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK soal Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat,” ujar Mahfud.
Sumber: inilah
Komentar