Ternyata ini Alasan Jokowi tak Libatkan Risma Dalam Pembagian Bansos

HALLO.DEPOK.ID - Bansos dan Politik: Mengapa Jokowi Tidak Libatkan Risma? Analisis Politik dan Kinerja

Pada akhir Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan sosial (bansos) di beberapa daerah tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Politikus PDI-P, Aria Bima, menyatakan dugaannya bahwa keputusan ini mungkin dilatarbelakangi oleh ketakutan bahwa Risma tidak bisa diatur, menguatkan argumen bahwa bansos terkini hanya untuk kepentingan politik.

Aria Bima menyoroti fakta bahwa Presiden sebelumnya memilih Risma sebagai Menteri Sosial, dan pengabaian terhadapnya dalam pembagian bansos menimbulkan pertanyaan besar.

Dalam pandangannya, Risma seharusnya dianggap layak dan cocok untuk mengurus persoalan sosial, termasuk pembagian bansos, kecuali jika ada standar kinerja yang buruk.

Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah ada kaitan dengan status kepartaian Risma sebagai kader PDI Perjuangan (PDI-P).

Baca Juga: Viral! Mahfud Ajukan Surat Pengunduran diri Ke Jokowi

Menurutnya, pembagian bansos yang tidak melibatkan Risma lebih terkait dengan cadangan pangan dan melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) serta Badan Pangan Nasional.

Bansos, Politik, dan Kinerja Risma
Risma, yang merupakan kader PDI-P, sebelumnya dipilih langsung oleh Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Sosial.

Aria Bima menekankan bahwa pemilihan Risma bukan hanya berdasarkan keputusan presiden, tetapi juga mendapat persetujuan dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, dengan catatan kinerja yang baik.

Pertanyaan muncul mengenai mengapa Presiden Jokowi, yang sebelumnya mempercayakan Risma sebagai Mensos, tidak melibatkannya dalam pembagian bansos terkini.

Apakah ada perubahan pandangan terhadap kinerja Risma ataukah keputusan ini terkait dengan agenda politik jelang pemilu?

Bansos dan Politik Pemilu
Aria Bima menyoroti kemungkinan bahwa pembagian bansos saat ini mungkin terjadi semata-mata untuk kepentingan politik.

Baca Juga: Resmi! Jokowi Perbesar Gaji TNI dan Polri, Begini Kisarannya

Pengabaian terhadap Menteri Sosial yang sebelumnya diangkat oleh Presiden mungkin menciptakan spekulasi bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan kinerja, tetapi lebih terkait dengan dinamika politik jelang pemilihan umum.

Pertanyaan mendasar muncul: apakah pembagian bansos yang gencar ini benar-benar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ataukah lebih kepada upaya memperoleh dukungan politik? Analisis mendalam terhadap keputusan Presiden Jokowi dapat membuka pintu untuk memahami dinamika kompleks antara kesejahteraan sosial dan politik.