Keputusan Sangat Terlambat, Mahfud MD Keluar dari Kabinet Indonesia Maju

- Kamis, 01 Februari 2024 | 09:20 WIB
Keputusan Sangat Terlambat, Mahfud MD Keluar dari Kabinet Indonesia Maju

SINAR EDITORIAL - Keputusan Mahfud MD keluar dari kabinet Indonesia Maju menarik perhatian publik.

Pasca pengumuman resmi pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, banyak pengamat yang mulai berasumsi.

Salah satu yang berkomentar adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinium, Dedi Kurnia Syah.

Baca Juga: Resmi, Mahfud MD Mengundurkan Diri dari Jabatan Menkopolhukam RI

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai keputusan Mahfud mengundurkan diri dari kabinet Jokowi sangat terlambat dan tidak dalam momentum yang bagus.

"Tentu elektabilitas Mahfud tidak akan terbangun dari keputusan mundur yang seolah hanya ancaman karena tidak kunjung segera dilaksanakan," kata Dedi saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis.

Justru, Dedi menganggap keputusan Mahfud tersebut bisa berdampak buruk. Kata dia, pengunduran diri Mahfud tidak krusial bagi pemerintah karena ia dengan mudah diganti dan tokoh penggantinya cukup banyak.

Baca Juga: Sosialisasi Pastoral Tahun Ekologi Integral : Mengajak Umat jadi Manusia Ekologis

"Mahfud rasanya bukan tokoh yang memiliki basis kuat di kabinet, ia tidak akan mempengaruhi atau diikuti menteri lain," ucap Dedi.

"Andai pun diikuti (menteri lain), mudah bagi Jokowi menunjuk menteri baru atau menteri ad interim sebagaimana kebiasaan Jokowi selama ini," tambahnya.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah pengunduran diri Mahfud dari kursi Menkopolhukam merupakan bagian dari strategi untuk mendongkrak elektabilitas.

Baca Juga: Belasan Tahun Tidak Disentuh, Lahan Tidur ini Kini Disulap untuk Jadikan Kebun Sayur Organik

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, menilai keputusan Mahfud justru berdampak sebaliknya.

Menurut dia, jika hanya karena elektoral, Mahfud mestinya tidak perlu mundur. Terlebih dengan melihat pengerahan fasilitas negara dan aparat untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinareditorial.com

Komentar