Bersatu Mencegah Politik Uang Menuju Pemilu 2024 yang Adil

Semarang - Tahun 2024 menjadi momen krusial bagi bangsa Indonesia dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan menentukan arah masa depan negara.

Dalam rangka menjaga integritas dan kejujuran Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkomitmen untuk memitigasi risiko politik uang.

Upaya bersama ini menjadi langkah positif dan proaktif dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Mendukung Akselerasi Pembangunan Papua Demi Sejahterakan Masyarakat

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, menyoroti peran strategis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam menjaga integritas Pemilu 2024.

Pernyataan tegas Arief pada pelantikan 4.646 personel PTPS di Kota Semarang menggarisbawahi urgensi tugas pengawasan tersebut.

Menurutnya, PTPS harus memainkan peran sebagai ujung tombak dalam mencegah segala bentuk pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang.

Pentingnya peran PTPS tidak hanya sebatas pengawasan terhadap proses pemungutan suara.

Baca Juga: Mewaspadai Provokasi Penolakan Proyek IKN Nusantara

Arief menyoroti potensi pelanggaran yang dapat terjadi, seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai, kampanye yang melanggar aturan, dan bahkan politik uang yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Oleh karena itu, Arief meminta para PTPS untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga berani menegur jika menemukan dugaan pelanggaran.

Pelantikan 4.646 personel PTPS tidak hanya sekadar seremonial.

Ini merupakan langkah awal dalam menyiapkan pasukan pengawas yang siap melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas.

Baca Juga: Pendidikan Berperan Penting Cegah Radikalisme Pada Generasi Muda

Jumlah PTPS yang setara dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Semarang menunjukkan komitmen Bawaslu untuk memastikan setiap lokasi pemungutan suara diawasi secara cermat.