Sudirman Said Kritik Pernyataan Jokowi, Sebut Praktik Kampanye Presiden 'Terburuk' dalam Sejarah Pemilu

paradapos.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa "Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak" mendapat kritikan tajam dari Executive Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said.

Menurutnya, hal ini merupakan praktik kenegaraan yang paling buruk dalam sejarah pemilu Indonesia.

Jokowi menyatakan bahwa seorang Presiden memiliki hak untuk mendukung dan bahkan turun langsung dalam kampanye untuk mendukung kandidat tertentu pada pemilihan presiden.

Pernyataan ini diungkapkan Jokowi di Pangkalan TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024).

Sudirman Said menyampaikan keprihatinannya terkait sikap dan pernyataan tersebut.

Baginya, seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara seharusnya memegang prinsip etika dalam kepemimpinan.

"Jokowi selaku negara dan kepala negara, serta siapapun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang. Bangsa dan negara tercinta Indonesia jangan dirusak hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan," tegas Sudirman Said pada Rabu (24/1/2024).

Sudirman menambahkan bahwa pengorbanan para pejuang harus dihormati dengan usaha konkret untuk memajukan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

"Dalam melangkah, kita perlu meresapi amanat dan nilai-nilai luhur kemerdekaan seperti yang tercermin dalam Sumpah Pemuda, rumusan UUD 1945, Proklamasi, Pancasila, hingga Lagu Kebangsaan Indonesia Raya," tambah Sudirman Said.

Sudirman menegaskan bahwa etika kepemimpinan seorang presiden harus mengikuti amanat dan nilai luhur kemerdekaan.

Ia menyoroti bahwa presiden tidak boleh bertindak demi kepentingan pribadi, kelompok kecil, atau keluarganya sendiri.

"Pemimpin harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas segalanya, terlebih lagi dari kepentingan keluarga atau kelompok kecil," ujar Sudirman Said.

Executive Co-Captain Timnas AMIN juga mengingatkan akan "cacat" kepemimpinan Jokowi di ujung masa jabatannya.

Salah satunya adalah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.