paradapos.com - Pertarungan sengit terjadi dalam debat ketiga Pilpres 2024, di mana Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memprovokasi Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait pernyataan kontroversialnya mengenai pembelian alat perang oleh negara.
Prabowo menyoroti pernyataan Cak Imin yang menilai negara tidak berperang, namun berutang untuk membeli alat perang.
Dalam sesi debat, Prabowo meminta klarifikasi dari Anies Baswedan, capres nomor urut 1, terkait pernyataan Cak Imin.
Baca Juga: Harmoni dalam Kontroversi: Jejak Senyum di Balik Panggung Debat Pilpres 2024
Prabowo mengungkapkan keheranannya terkait perubahan sikap Anies yang awalnya menyetujui kenaikan anggaran pertahanan.
Ia juga meragukan data yang dipegang oleh Anies dan Ganjar, menyebutnya keliru.
Anies Baswedan memberikan tanggapannya dengan mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran pertahanan perlu dilakukan sesuai dengan ancaman dan kebutuhan masa depan.
Ia menekankan pentingnya strategi yang baik dalam menggunakan anggaran untuk menghadapi pergeseran ancaman, termasuk ancaman non-militer seperti penipuan online, peretasan, dan terorisme.
Baca Juga: Infinix Smart 8 Pro Siap Ramaikan Pasar Gadget di India, Tawarkan Performa Handal dan Desain Menarik
Di sisi lain, Anies juga menyerukan ketenangan dan kebijaksanaan dalam menanggapi persoalan-persoalan kenegaraan, mengingat kompleksitas dan perkembangan ancaman yang beragam.
Sebelumnya, Cak Imin telah menyampaikan pandangannya dalam dialog dengan petani, merasa heran dengan kebijakan negara yang lebih cenderung berutang untuk alat perang daripada alat pertanian yang dianggapnya lebih esensial.
Debat ini menciptakan ketegangan di antara kandidat-kandidat utama Pilpres 2024 dan memunculkan perbedaan pandangan terkait pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait pertahanan dan sektor pertanian.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: catatanfakta.com
Artikel Terkait
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!
Kader Golkar Masih Terkejut Airlangga Mundur, Meutya Hafid: Tak Ada Voting dalam Penentuan Plt Ketum
Ridwan Hisjam: Kalau Takut Dipenjara Jangan Jadi Ketua Umum Golkar
Airlangga Korban Syahwat Kekuasaan Jokowi