Beri Catatan Soal Pilpres dan Pileg, Sekjen MUI Harap Pemilu 2024 Hadirkan Kemaslahatan

paradapos.com - Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan harapan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang tinggal menghitung hari bisa menghadirkan kemaslahatan.

Adapun kemaslahatan tersebut dijelaskan Buya Amirsyah Tambunan ialah untuk mendatangkan manfaat antara lain berupa kebaikan, keselamatan, kedamaian, dan keharmonisan.

Sehingga, Pemilu 2024 kata Buya Amirsyah Tambunan, bukan hanya menghasilkan pemimpin yang lebih baik, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan untuk umat dan bangsa.

Dalam keterangannya, Kamis (4/1), Buya Amirsyah Tambunan mengatakan bahwa maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan faedah, manfaat berupa kebaikan, keselamatan, kedamaian, keharmonisan agar terhindar dari anarkisme, kekerasan dan bentuk lainnya.

Baca Juga: 6 yang Tak Layak Dihormati Merujuk Kitab Safinatun Najah Karya Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami

Lebih lanjut, dilansir paradapos.com dari laman Mui.or.id, Buya Amirsyah menerangkan, Pemilu bagi bangsa Indonesia harus bermartabat. Buya Amirsyah menukil Ketua Umum PP Muhamadiyah Haidar Nashir yang menyebut bahwa Pemilu bermartabat dan nilai utama yakni hidup subur dalam nilai Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa.

"Ketiganya menjadi patokan berperilaku yang penting dan bermakna agar bangsa ini selalu berada di jalan benar, baik dan pantas. Sebaliknya tidak terjerumus pada jalan salah, buruk, dan tidak patut," kata Buya Amirsyah menukil pernyataan Haidar Nashir.

*Catatan Buya Amirsyah dalam Proses Pemilu 2024*

Dalam proses Pemilu 2024 baik eksekutif maupun legislatif yang telah berjalan ini. Buya Amirsyah menyampaikan sejumlah catatannya di antaranya:

Baca Juga: Emang Boleh Menjamak Sholat Karena Alasan Hujan? Yuk Simak Jawabannya Biar Tambah Paham!

Pertama, menurut Buya Amisryah, pasangan calon belum siap kalah, karena hanya siap menang.

Kedua, para pendukung pasangan calon terlalu fanatik dalam mendukung pasangan calonnya.

Ketiga, penurunan nilai demokrasi lebih kepada prosedural, dan mengabaikan substansial.

Keempat, penyelenggaraan Pemilu 2024 belum sepenuhnya konsisten menjalankan regulasi, peraturan, dan perundangan-undangan.

"Kelima, institusi negara termasuk organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU, Muhamadiyah rentan ditarik kearah politik praktis untuk mendulung paslon tertentu," jelasnya.