paradapos.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai, Pilpres 2024 harus berjalan satu putaran. Sebab, saat ini dunia tengah berada dalam kondisi ketidakpastian geopolitik.
Budiman memaparkan, saat ini beberapa negara besar juga menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), sehingga berpotensi memengaruhi geopolitik dunia.
Dengan pengalaman yang dimiliki Prabowo Subianto, Budiman meyakini akan lebih memberi kepastian terhadap masa depan Indonesia di dunia Internasional. Selain itu, dapat mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.
"Kita juga harus tahu di dunia ada puluhan negara yang mau pemilu, ada Pemilu Taiwan, Pemilu Rusia, Pemilu Amerika, Inggris, dan India. Karena itu, kita tidak boleh meraba-raba dengan ketidakpastian. Maka, Pak Prabowo punya pengalaman itu," kata Budiman di Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran, Jakarta Barat, Kamis (4/1).
Di tempat sama, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, Pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran negara mencapai Rp 27 triliun. Dengan satu putaran, anggaran yang sangat banyak itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Data yang saya dapatkan, anggaran yang bisa dihemat sebanyak Rp27 trilun. Itu bisa untuk subsidi pendidikan, subsidi pupuk dan lainnya," kata Qodari.
Karena itu, Qodari menilai Pilpres satu putaran akan berdampak positif bagi Bangsa Indonesia. Terlebih, berbagai hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul jauh dari dua pasangan capres lainnya.
"Untuk menuju sekali putaran tinggal geser 5 persen. Menggesernya ketahuan, temen temen sesama pendukung Pak Jokowi. Kedua, kita waspada kalau ada provokasi jangan dilayani," pungkas Qodari.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jawapos.com
Artikel Terkait
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!
Kader Golkar Masih Terkejut Airlangga Mundur, Meutya Hafid: Tak Ada Voting dalam Penentuan Plt Ketum
Ridwan Hisjam: Kalau Takut Dipenjara Jangan Jadi Ketua Umum Golkar
Airlangga Korban Syahwat Kekuasaan Jokowi