paradapos.com - Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengawal kampanye Paslon Capres Anies Baswedan selama tiga hari di Jawa Timur mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Lamongan, Tuban, hingga Trenggalek dan Ponorogo.
Sejak Kamis-Sabtu (28-30/12) Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) datang ke Jawa Timur.
Meski keduanya sering tampil bersama, namun sesekali Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membagi tugas kunjungan kampanye.
Irwan mengungkapkan bahwa dirinya menyaksikan langsung antusiasme warga bertemu Anies Baswedan sangat luar biasa sebagai bagian dari semangat masyarakat mewujudkan perubahan.
Dilansir paradapos.com dari laman pks.id, ia menyampaikan bahwa pasangan AMIN menemui berbagai kalangan di Jawa Timur, mulai nelayan, petani, seniman budayawan, santri dan para kiai, guru, pelaku UKM.
“Masyarakat ingin perubahan. Mulai warga Osing, Pandalungan, Tapal Kuda, Pantura, hingga Mataraman, semua disapa Anies dan merespon hangat berbagai gagasan Anies-Muhaimin,. Terutama kalangan emak-emak yang selalu histeris memanggil pak Anies dan meminta selfie kala berjumpa. Pak Anies pun dengan sabar menjawab sapaan emak-emak dan melayani permintaan selfie para emak-emak. ” kata pria 47 tahun itu.
Menurut Irwan, semua menyambut berbagai gagasan Anies-Muhaimin dan berharap perubahan segera diwujudkan melalui pemilu 2024.
“Melihat antusiasme masyarakat. In syaa Allah yakin AMIN menang. Masyarakat sangat terbuka menyampaikan harapan harapannya kepada pak Anies. Pak Anies pun mencatat satu persatu berbagai masukan dan harapan dari masyarakat tersebut, lalu menjawabnya dengan dialogis,” lanjut Kang Irwan.
Baca Juga: Emang Boleh Menjamak Sholat Karena Alasan Hujan? Yuk Simak Jawabannya Biar Tambah Paham!
Anies Baswedan dalam pertemuan dengan Nelayan Banyuwangi menegaskan bahwa perubahan memang seharusnya terjadi di Indonesia. Banyak hal-hal yang perlu dibenahi.
Seperti aturan-aturan yang seharusnya juga berpihak pada masyarakat kecil. Tak hanya pada pengusaha besar. Salah satunya tentang izin melaut sulit. Beberapa perizinan mengharuskan tidak hanya di daerah, tapi mengharuskan ke provinsi bahkan pusat.
“Bisa sampe 32 perizinan dan melibatkan 8 instansi pemerintah. Ini harus diubah,” tegasnya.
Anies kemudian membandingkan denga berbagai kemudahan yang diterima oleh pengusaha besar melalui Omnibuslaw.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: bershalawat.com
Artikel Terkait
Nah Lho! Buzzer Rudi Valinka Stafsus Kemkomdigi Sebar Hoaks Isi UU, Panen Kritikan di Medsos
Retreat Dituding Strategi Politik Terselubung Prabowo Subianto, PARA Syndicate: Nostalgia Era Orde Baru!
Profil Danantara yang Diresmikan Prabowo Besok: Ditolak di Indonesia, Diterima di Negeri Jiran
Larangan Retret Sinyal PDIP Oposisi 100 Persen di Pemerintahan Prabowo Subianto