Kader PDIP Kenalkan 'KTP SAKTI' pada Masyarakat Banyuwangi, Begini Maknanya

paradapos.com - Kader PDIP Banyuwangi mengenalkan program KTP SAKTI kepada masyarakat.

Program KTP SAKTI ini disosialisasikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Banyuwangi, I Made Cahyana Negara bersama calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI nomor urut 5, Lucky Perdana, Caleg DPRD Jatim nomor urut 4, Sirottudin dan Caleg DPRD kabupaten Dapil Banyuwangi 8, Agus W.

Kegiatan sosialisasi program yang digagas Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD dikemas dengan kegiatan senam bersama SICITA dan Jalan Sehat betempat di Lapangan Rowo Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Minggu (31/12/2023).

Baca Juga: Bukan Cluring atau Glenmore, Peredaran Gelap Narkoba di Banyuwangi Terbesar ada 6 Wilayah, Rogojampi Termasuk

Baca Juga: Innalillahi! Wisatawan TWA Kawah Ijen Dikabarkan Meninggal Dunia Saat Liburan Akhir Tahun

Dihadapan seribu peserta senam dan jalan sehat, Made Cahyana menyampaikan bahwa program KTP SAKTI Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah integrasi sistem pelayanan publik dan menyederhanakan syarat bagi masyarakat penerima manfaat program pemerintah seperti bansos dan lainnya.

"Sehingga satu nomor kependudukan yang tertera dalam KTP elektronik, dapat dipakai untuk mengintegrasikan berbagai intervensi kebijakan dari pemerintah kepada warga masyarakat," ucap Made Cahyana.

Tidak hanya KTP SAKTI, program unggulan selanjutnya, kata Made Cahyana, adalah '1 keluarga miskin, 1 sarjana'.

Dia mengatakan Ganjar-Mahfud percaya bahwa salah satu cara mengangkat masyarakat dari jebakan kemiskinan adalah pendidikan.

Baca Juga: Tahun Baru 2024 Pindah Tempat Tugas, Dua Kapolsek di Polresta Banyuwangi Jalani Mutasi

Baca Juga: Tahun Baru Pangkat Baru! Tiga Kapolsek di Polresta Banyuwangi Naik Satu Tingkat, Satu AKP Dua Kompol

"Kalau kita bisa angkat salah satu saja jadi sarjana, dia akan bisa membawa keluarga ini dari jebakan kemiskinan," sambungnya.

Ketua DPRD Banyuwangi ini juga mengatakan untuk memperoleh anggaran guna menjalankan program tersebut, Ganjar-Mahfud memiliki strategi utama, yakni kepastian hukum dan penegakan hukum.

Dia mengatakan dengan adanya kedua hal itu maka kebocoran APBN karena korupsi bisa dihilangkan.