Junjung Tinggi Etika Berbangsa dan Bernegara Dalam Pemilu 2024

Politik - Seiring berjalannya tahapan Pemilihan Umum 2024, elite politik terus menyajikan aksi-aksi yang penuh kejutan, dengan debat kandidasi yang tak hanya diwarnai retorika, tetapi juga gemerlap penggembira yang senang beradu yel-yel, joget ria, dan sesekali drama.

Namun, kebermaknaan kontestasi politik ini tak bisa diukur hanya dari pergelaran hiburan semata. 

Pentingnya gagasan yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi menjadi landasan krusial, dan dari situ, muncul pertanyaan mendasar:

Baca Juga: Waspadalah! Seorang Ibu Asal Ponorogo Jadi Korban Ganjal ATM, Ratusan Juta Amblas Hanya Hitungan Jam

Bagaimana etika kehidupan berbangsa dapat diperkuat melalui pemilihan umum?

Wacana tentang etika dalam pemilihan umum mungkin tampak sepele, tetapi jangan biarkan itu menjadi isu pinggiran yang tak laku.

Dalam konteks ini, penting untuk merunut sejarah perjuangan melalui Ketetapan MPR No VI/MPR/2001, yang berjudul "Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara."

Baca Juga: Gembong Narkoba Fredy Pratama Diduga Kendalikan Indonesia-Malasyia, Bareskrim Polri Mengaku Kesulitan Menangkapnya. Ternyata Gegara Ini

Dokumen ini bukan hanya sekadar pengakuan formal, melainkan juga cermin keprihatinan terhadap ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan kemunduran etika kehidupan berbangsa.

Ketika kita menengok nilai-nilai Pancasila, kita menemukan bahwa etika memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem pemerintahan yang etis.

Sebuah pemerintahan yang berpijak pada hukum yang adil, sebuah prinsip yang sangat ditekankan oleh Pancasila. 

Baca Juga: Viral! Begini Tanggapan Gus Miftah Soal Video Bagi-bagi Uang di Medsos

Namun, apakah eksistensi demokrasi dan etika politik hanya simbol formalitas? Nyatanya, keduanya adalah fondasi bagi keberlanjutan hidup suatu bangsa.

Demokrasi, sebagai pemerintahan rakyat, dan etika politik, sebagai panduan moral para pemimpin dan warga negara, saling melengkapi.

Dalam konsep Pancasila, demokrasi mewujud dalam partisipasi aktif masyarakat, menghormati hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.