LSM Korakap Pertanyakan Biaya BOK ke Dinkes Kuningan

KUNINGAN- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan (Korakap) Kabupaten Kuningan mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, kemarin ini. Mereka menyampaikan adanya dugaan penyalahgunaan BOK serta dana Covid-19 di di Dinas Kesehatan Kuningan.

Dalam dialog dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr Susi Lusiyanti didampingi Kepala Puskesmas Kalimanggis dan Kepala Puskesmas Darma menyebut jika pihaknya melihat ada ketidakberesan dari kepemimpinan Kadinkes Kuningan saat ini.

"Bukan dari luar, dari internal Dinkes sendiri, kami banyak mendapat informasi adanya kebijakan yang tidak bisa diterima," sebut Dadang Abdullah. 

Baca Juga: Anugerah Philothra 2023, Pemdaprov Apresiasi Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor Teladan

Dadang mengaku mencium bau praktik dugaan korupsi di tubuh Dinkes Kuningan, salah satu diantaranya penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kuningan yang mencapai Miliaran rupiah per tahunnya.

Dadang ingin agar data dugaan yang disodorkan ke Dinkes Kuningan mendapat jawaban yang jelas. Karena Ia menduga BOK tersebut dijadikan bancakan oleh oknum Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

"Diduga ada praktik pemotongan BOK dari Dinkes yang secara otomatis pihak penerima yaitu Puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Kuningan tidak seutuhnya menerima sesuai dengan oetunjuk pelaksana dan petunjuk teknis," tandasnya.

Kadinkes Kuningan, Susi Lusiyanti, ketika dikonfirmasi mengaku masih bingung dengan apa yang disampaikan LSM Korakap tersebut. 

Baca Juga: Okupansi Penumpang di Bandara BIJB Capai 71 Persen

"Pernah ada upaya audiensi ke DPRD Kuningan dari KORAKAP ini, kita sebenarnya sudah mempersiapkan data-data yang bisa kami sampaikan. Namun entah bagaimana audiensi itu batal digelar," Jelas Susi.

Ada juga aspirasi yang disampaikan pa Dadang terkait penanganan masalah Covid-19 dan tudingan bahwa 70 persen kinerja Puskesmas di Kuningan tidak kondusif.

"Itu datanya dari mana, kalau soal kinerja Puskesmas ini kan kita sudah mendelegasikan pelayanan Puskesmas kepada masing-masing kepala UPTD Puskesmas setempat," indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dinkes harus dijelaskan secara gamblang.

"Dan bahkan ada juga yang menyebut antek-antek Pa Acep segala macam, itu ke siapa dan harus jelas. Semua orang bebas berpendapat, namun semua orang juga punya hak untuk menjawab dan berargumen membela diri," tegas Susi.

Di temui terpisah, Sekda DR. Dian Rahmat Yanuar menampik bila pihaknya telah menerima rincian persoalan yang ada di Dinkes sekarang ini, dan pihaknya tidak tahu ada persoalan sejauh itu. bahkan, pihak Korakap meminta Kadinkes di istirahatkan dulu dan tugasnya diganti dengan Pj Dinkes.