Singgung Istana, Feri Amsari: Saya Tidak Pernah Percaya Rezim Ini Akan Tegakkan Hukum

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengkritik keras pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rezim saat ini dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam menegakkan hukum.

Menurutnya, prinsip-prinsip hukum tidak akan bisa ditegakkan karena lingkaran dalam Istana sendiri kerap melanggar aturan.

"Sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum, karena lingkaran satu Istana melanggar undang-undang," ujar Feri dikutip dari unggahan Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (24/2/2025).

Feri mencontohkan kasus Mayor Teddy yang menurutnya tidak sah secara hukum menurut Undang-Undang TNI, tetapi tetap diberikan jabatan sebagai Sekretaris Kabinet saat ini.

"Tapi dengan bangga mereka bilang ‘kami akan tegakkan hukum’. Omong kosong dan omon-omon lainnya," tegasnya.

Ia menilai bahwa selama ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih banyak bersifat tebang pilih dan tidak mencerminkan supremasi hukum yang sebenarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan potensi gejolak perlawanan yang besar jika rakyat sepenuhnya bersatu, merespons berbagai permasalahan dalam kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.

"Masyarakat sipil masih cerita ‘itu oposan yang dipidana ya wajar karena kesalahannya’, tapi ketika mereka sadar bahwa ini adalah rekayasa politik, maka akan timbul perlawanan yang lebih besar," jelasnya.

Feri menyinggung peran anak muda dalam pergerakan perubahan di berbagai negara.

Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak perubahan besar di dunia, seperti Arab Spring di Timur Tengah, krisis politik di Lebanon, hingga gerakan di Amerika Latin, dipicu oleh anak-anak muda yang marah atas ketidakadilan.

"Ketika anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas, mereka mulai sadar bahwa fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kampus, mereka akan marah. Mereka ini adalah kaum brahmana intelektual yang turun karena peradaban negara sedang rusak," katanya.

Feri juga menyoroti bagaimana pemerintah seringkali mengalihkan isu saat mendapat kritik dari masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang harus dibungkam, tetapi justru menjadi refleksi untuk perbaikan.

"Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan," ujarnya.

Dengan berbagai persoalan yang terjadi, Feri menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum tetap berjalan di Indonesia.

"Jika peradaban ini benar, mereka (anak muda) akan kembali ke pertapaannya memperbaiki nilai D menjadi A. Sekarang, mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan Prabowo Subianto," pungkasnya.

Sumber: suara

Foto: Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari/Net