KABAR RAKYAT - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 mulai digelar melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan yang digelar secara serentak. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka langsung kegiatan tersebut dari halaman Kantor Camat Tegaldlimo, Kamis (1/02/2024) kemarin
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk menegaskan arah pembangunan Banyuwangi berfokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.
“SDM yang berkualitas akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini perlu dipersiapkan dengan matang,” ungkap Ipuk yang disampaikan secara luring dan daring tersebut.
Baca Juga: Mulai Februari, Berangkat Umrah Bisa dari Bandara Internasional Banyuwangi
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk menguraikan delapan prioritas program. Mulai dari pengentasan kemiskinan; perluasan lapangan pekerjaan; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; dan peningkatan ekosistem produktif pelaku pariwisata; UMKM, dan pertanian.
“Untuk kemiskinan sendiri, alhamdulillah, tahun kemarin tercatat di angka 7,34 persen. Untuk sekarang kita canangkan nol persen untuk kemiskinan ekstrim,” jelas Ipuk.
Sedangkan sektor pendidikan sendiri yang terus digenjot adalah penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Hingga 26 Januari 2024, terdata ada 2.909 anak terkategori ATS. Ini mengalami penurunan signifikan jika dibanding data per September 2023 yang mencapai 5.420 anak.
Baca Juga: Kejaksaan Negeri Banyuwangi Musnahkan Barang Bukti
“Kami mengapresiasi kepada sejumlah kecamatan yang telah melakukan penetrasi signifikan dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah ini. Hal tersebut perlu dicontoh oleh kecamatan lainnya,” ungkap Ipuk.
Ipuk juga meminta seluruh kecamatan untuk berfokus menurunkan stunting. Hal ini menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Jumlah balita stunting bulan timbang Desember 2023 mencapai 2.305 balita. Hal ini menurun 17,08% jika dibandingkan bulan timbang Februari 2023 sebanyak 2.780 balita.
“Penanganannya bukan soal gizi belaka. Tapi, juga perlu dilakukan pembenahan sanitasi, kebersihan lingkungan hingga pola hidup,” jelas Ipuk.
Selain itu, bagian dari delapan program prioritas itu antara lain penguatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; tranformasi digital layanan publik; dan pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Strategis (KES).
Berbagai usulan dari masing-masing kecamatan hasil dari Musrenbang tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten. Dari dokumen tersebut akan menjadi pedoman program pemerintah untuk tahun 2025.***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kabarrakyat.id
Komentar