Pengangkatan non ASN melalui PPPK 2024, ada konsekuensi bagi honorer bodong

paradapos.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sinyal kuat terkait pengangkatan massal honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. 

Dalam pengumuman rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, Jokowi menyoroti solusi bagi permasalahan honorer.

Dengan membuka 1.605.694 formasi PPPK, yang terdiri dari jatah instansi pusat dan daerah, ini solusi mengatasi honorer.

Baca Juga: Rincian lengkap: 1,6 juta honorer siap jadi PPPK di rekrutmen CPNS 2024!

Jatah formasi PPPK untuk instansi pusat mencapai 221.936, sementara untuk instansi daerah tersedia 1.383.758 formasi. 

Adapun alokasi formasi di instansi daerah melibatkan sektor pendidikan dengan 419.146 formasi untuk guru.

Sementara itu, 417.196 untuk tenaga kesehatan, dan 547.416 untuk tenaga teknis. 

Pengangkatan honorer ke PPPK didasarkan pada data yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pemerintah akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tahun ini, dilakukan rekrutmen sebanyak 1 juta 600 ribu formasi yang belum diangkat sebagai PPPK," ungkap Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip dari beberapa sumber.

Baca Juga: Waktunya tiba! Jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 telah diumumkan, honorer harus siap!

Meskipun data honorer di BKN menjadi acuan, tidak semua honorer dijamin menjadi PPPK. 

Proses pengangkatan harus melalui tahapan validasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

Honorer yang tergolong sebagai honorer bodong harus bersiap menghadapi konsekuensi.

Ada sanksi khusus jika tidak memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan validasi dan verifikasi.