Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Dugaan Fitnah terhadap Prabowo Terkait Buntut Anggaran Rp 700 Triliun Kemenhan

IDN Citizen - Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies Baswedan, capres nomor urut 1, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pelaporan itu atas dugaan fitnah terkait pernyataannya mengenai lahan seluas 340 ribu hektare dan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 700 triliun yang disebutnya hanya digunakan untuk pembelian alutsista bekas.

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, menjelaskan bahwa mereka telah melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu terkait dugaan fitnah terhadap pernyataannya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Menyatakan Keprihatinan Terhadap Kualitas Debat Ketiga Pilpres

Dan mengenai jumlah anggaran Kemenhan yang tak mencapai Rp 700 triliun serta kepemilikan tanah oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, pada hari Selasa, bulan Januari 2024.

"Kami melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu atas dugaan fitnah terkait pernyataannya yang tidak benar terkait jumlah anggaran Kemenhan yang tidak mencapai Rp 700 triliun serta terkait tanah-tanah yang dimiliki oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto," ungkap Perwakilan PHPB, Subadria Nuka, pada Selasa, Januari 2024.

Baca Juga: Misteri Golongan Darah P Langka di China: Temuan Menarik yang Hebohkan Dunia

Subadria menegaskan bahwa dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo hanya tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000, jauh dari klaim yang disebutkan oleh Anies.

Anies Baswedan dilaporkan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Bawaslu telah mengonfirmasi penerimaan laporan terhadap Anies Baswedan dan akan melakukan kajian mendalam terkait hal ini sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Baca Juga: Manfaat Kesehatan Jagung Rebus yang Penting untuk Diketahui

Sementara itu, Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 1, menyayangkan adanya laporan terkait pernyataan dalam debat.

Ia menekankan pentingnya menghormati forum debat tanpa perlu membawa perbedaan pandangan ke ranah di luar debat.

"Setiap capres harus mampu menerima pernyataan lawan debatnya tanpa perlu mengajaknya ke forum lain di luar debat. Forum debat harus dihormati tanpa melakukan 'playing victim'," ujar Muhaimin.