Demi Keamanan, Langkah Prabowo Tidak Buka Data Pertahanan Dinilai Tepat

SINERGI PAPERS - Langkah Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dengan tidak membuka data pertahanan saat menjalani debat pada Minggu (07/01) dinilai tepat. Sebab, tidak semua data pertahanan dapat dibuka ke publik demi alasan keamanan.

Peneliti Pertahanan dan Keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan data pertahanan memang sebaiknya tidak perlu sepenuhnya transparan. Terlebih jika data tersebut ingin disampaikan pada debat yang merupakan forum terbuka dan dapat disaksikan siapa saja.

“Saya sepakat bahwa tidak semua data pertahanan negara boleh dibuka,” kata Fahmi saat dihubungi, Selasa (09/01).

Baca Juga: Kebijakan Good Neighbors Policy yang Digagas Prabowo Peroleh Sambutan Baik Publik

Menurutnya, dengan membuka data pertahanan dapat membahayakan keamanan negara. Utamanya jika dihadapkan pada potensi ancaman geopolitik dari negara lain.

“Karena jika dipublikasikan secara utuh, hal itu berpotensi meningkatkan kerentanan dan risiko bagi pertahanan Indonesia khususnya ketika dihadapkan pada potensi ancaman geopolitik,” ucap Fahmi.

Langkah Prabowo tersebut juga sudah tepat berdasarkan aturan pemerintahan dan konsitutsi Indonesia. Pada UU keterbukaan informasi publik, data pertahanan menjadi salah satu yang dikecualikan.

Baca Juga: Sangat Paham Dunia Militer, Prabowo Dinilai Pemenang Debat Capres Ketiga

“Informasi yang dikecualikan ini (data pertahanan) mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik,” ungkap Fahmi.

Sebelumnya, dalam debat ketiga, Prabowo mendapat serangan dari para pesaingnya soal Minimum Essential Force (MEF) dan pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara, terbuka. Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo saat debat.***