Perubahan Dinamika Kemiskinan: Analisis Kenaikan Jumlah Warga Miskin di Sulsel, Penurunan di Kota Namun Pertambahan di Desa

- Sabtu, 06 Januari 2024 | 08:01 WIB
Perubahan Dinamika Kemiskinan: Analisis Kenaikan Jumlah Warga Miskin di Sulsel, Penurunan di Kota Namun Pertambahan di Desa

paradapos.com - Perlu strategi menyeimbangkan ekonomi kota dan desa. Kemiskinan mesti dicarikan solusi.

Banyak peluang mengangkat taraf hidup. Kuncinya pada inovasi dan semangat. Termasuk peran penting semua pihak memberdayakan kelompok bawah.

Utamanya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dilansir dari fajar.co.id, Sabtu (06/01/2024).

Baca Juga: Menggugah Kesadaran: 15.649 Warga Makassar dan Kondisi Miskin Ekstrem dengan Pendapatan Harian Rp11 Ribu

Data terbaru, angka kemiskinan meningkat di perdesaan, namun menurun di perkotaan. Secara akumulasi, angka dari kedua jenis wilayah itu memengaruhi angka kemiskinan di Sulsel.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, total penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang. Jumlah ini bertambah 4,9 ribu orang terhadap Maret 2021.

Juga bertambah 16,86 ribu dari September 2021. Secara persentase, jumlah ini mengambil porsi 8,66 persen dari total jumlah penduduk Sulsel.

Baca Juga: Analisis Ketidaksetaraan Ekonomi: Mengapa Sinjai Terhindar dari Status Daerah Termiskin di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan Bone dan Toraja?

Tentu saja, banyak peluang untuk mengubah situasi ini. Efek pandemi dan gejala resesi mesti dilawan bersama.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,07 persen, turun menjadi 4,98 persen pada September 2022.

Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 11,63 persen, naik menjadi 11,81 persen pada September 2022.

Baca Juga: Transformasi Kehidupan: Pengurangan 8 Ribu Jiwa Warga Miskin Ekstrem di Makassar dengan Kebangkitan Rumah 3 Lantai

Berbagai faktor memengaruhi perubahan angka ini. Pendataan lapangan kerja yang tidak menyeluruh, perpindahan penduduk yang masuk ke Sulsel, turut menjadi alasan kuat.

Sehingga, pemerintah dianggap perlu melakukan sejumlah upaya jitu untuk mengatasi ini, khususnya pada triwulan pertama 2023.

Salah satunya mempercepat usaha ekonomi kreatif serta daerah wisata yang tidak membutuhkan tenaga berbasis skill.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kobaran.com

Komentar