DPRD Minta Pemkot Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan Yang Adaptif

BANDUNG -Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iman Lestariyono, S.Si., dan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., menghadiri undangan acara Kick Off Meeting Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang diselenggarakan Bappelitbang Kota Bandung, di Hotel Horison, Bandung, kemarin ini.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iman Lestariyono mengatakan, kegiatan kick off meeting RKPD ini, sebagai gambaran untuk menentukan program-program perenecanaan pembangunan Kota Bandung pada tahun 2025.

Menurut Iman Lestariyono, RKPD tahun 2025 harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Apalagi perencanaan yang dibuat nantinya, akan berkenaan dengan situasi masa transisi serentak tidak adanya kepala daerah.

Baca Juga: Trans Jatim Digemari Masyarakat, Agung Mulyono : Bukti Gubernur Khofifah Sukses Hidupkan Ekonomi Rakyat

"Kalau ada kepala daerah kan yang menjadi acuan kita adalah RPJMD. Karena persoalannya RPJMD selesai di tahun 2023, maka harus ada pijakan hukumnya untuk RKPD 2024 yang akan menjadi acuan bagaimana rencana pembangunan di tahun 2025," ujarnya.

Iman menambahkan, di dalam penyusunan RKPD tahun 2024 nanti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki isu-isu prioritas yang akan diwujudkan pada tahun 2024 maupun 2025.

"Tentunya saya harapkan jangan seolah-olah memulai dari nol, tapi RPJMD sebelumnya harus tetap menjadi acuan, yang dikombinasikan dengan RKPD tahun 2024, artinya jangan berdiri sendiri. Jadi kami berharap pemerintah yang baru pada tahun 2025 awal, bisa melanjutkan program perencanaan yang telah ada sebelumnya," ucapnya.

Iman Lestariyono berharap, adanya saling kesinambungan antara program rencana sebelumnya dengan program selanjutnya, sehingga tidak lagi ada program yang tidak bisa direalisasikan bagi masyarakat Kota Bandung.

Baca Juga: Banjir Dukungan Kyai Dan Ulama di Pilpres, Gus Fawait Beber Bukti Kedekatan Prabowo-Gibran

"Pesan dari kami, dalam perencanaan program harus ada kesinambungan jangan sampai tadi dua tahun yang merupakan masa strategis ini, jangan sampai ada kebijakan yang ekstrim yang tidak terkait dari awal atau perencanaan jangka panjang. Jadi intinya, setiap perencaaan harus tetap merujuk pada RPJMD," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Uung Tanuwidjaja mengapresiasi digelarnya kegiatan kick off meeting RKPD Tahun 2025 ini, dengan langkah tersebut, menunjukan kesiapan dini dari Pemerintah Kota Bandung untuk merancang pembangunan di tahun 2025 mendatang.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menjelaskan beberapa program prioritas yang harus dilakukan di Kota Bandung.

Akan tetapi, dirinya mendorong Pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan arahan program Bappenas dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada.

"Sesuai dengan arahan program dari Bappenas, bahwa pelaksanaan program prioritas masih tergantung pada sosok Presiden berikutnya, apakah akan melanjutkan program yang sudah ada atau terjadi perubahan. Tapi apapun nanti, program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," ujarnya.