paradapos.com - Calon Presiden RI Anies Baswedan mengatakan pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2024. Soalnya, kampanye lima tahun sekali ini merupakan tugas konstitusi dalam berdemokrasi.
"Dalam berdemokrasi salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu, dan di dalam pemilu ada kegiatan kampanye. Jadi, kegiatan kampanye itu melaksanakan konstitusi, bagian dari demokrasi, bukan pada tempatnya untuk dilarang, justru harus difasilitasi," kata Anies dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu, 30 September 2023.
Mentan Gubernur DKI Jakarta itu mengemukakan hal itu usai acara pertemuan dengan tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dikutip Sabtu, 30 Desember 2023.
Capres nomor urut 1 itu menilai proses izin kegiatan kampanye berbeda dengan mengurus izin aktivitas non-pemilu seperti rapat akbar, konser, serta pengumpulan massa organisasi masyarakat. Hal tersebut karena kampanye merupakan kegiatan bernegara.
Dengan pemda memfasilitasi kegiatan kampanye peserta Pemilu 2024, termasuk pasangan calon, menurut dia, dapat membuktikan netralitas dari pemerintah setempat.
"Justru untuk membuktikan netralitas, semua harus difasilitasi yang sama," katanya.
Artikel Terkait
Habib Rizieq Sindir Menteri yang Remehkan Bantuan Malaysia untuk Bencana Aceh-Sumatera
Roy Suryo Desak Uji Forensik Ijazah Jokowi, Respons Pengamat: Presiden Tak Peduli
Klarifikasi Status Ayu Aulia: Tim Kreatif GBN-MI, Bukan Kemenhan
Oknum Polisi Bunuh Mahasiswi di Kalsel: Kronologi Lengkap Hubungan Intim hingga Pembunuhan