Jokowi Jawab soal Pupuk Langka Usai Panasnya Prabowo Vs Ganjar di Debat Perdana: Perang

paradapos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan terkait ketersediaan pupuk tak lama setelah selesainya debat panas antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto soal langkanya pupuk di Jawa Tengah.

Sebagaimana diketahui, tiga capres yang berkontestasi di Pilpres 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo baru saja melaksanakan debat perdana pada Selasa (12/12/2023).

Dalam debat tersebut, isu soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah menjadi pembahasan yang panas.

Baca Juga: Gibran Sukses Bungkam Netizen Lewat Data, Dinyinyiri soal Program Makan Siang di Sekolah Dirasakan 400 Juta Anak: Penduduk Indonesia Aja Cuma 270 Juta

Hal ini bermula dari Prabowo yang memberikan tanggapan terkait program kesejahteraan kelompok rentan yang disampaikan oleh Ganjar.

Prabowo dalam pernyataannya menyebut bahwa ada banyak petani yang menyampaikan keluhan soal sulitnya mendapatkan pupuk di Jawa Tengah.

Padahal, Ganjar, yang diketahui menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, sudah meluncurkan program Kartu Tani.

"Menurut pandangan saya kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ujar Prabowo.

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto acara debat Capres (Mahipal)

Baca Juga: Akui Pemerintahan Jokowi Masih Ada Kurangnya, Prabowo Singgung soal Munafik: Tak Perlu Saling Menghasut, Saling Menghina

Ganjar lantas memberikan balasan, dengan menyebut bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, tetapi juga wilayah lainnya.

"Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan pak, pupuk langka terjadi di Papua pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin," paparnya.

Ganjar lantas melayangkan serangan pada Prabowo yang pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tapi seperti tidak paham kondisi petani di dalam negeri.

"Pak data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," tegasnya.