Ogah Dengar Saran Mendikdasmen soal Wisuda Sekolah, Dedi Mulyadi: Kesejahteraan Rakyat Jabar Tanggung Jawab Saya

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tetap pada kebijakannya untuk menghapus acara perpisahan maupun wisuda sekolah. Dia tak mau mendengar saran siapapun termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Dia meyakini bahwa langkahnya ini merupakan bagian dari tanggungjawabnya sebagai kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar.

"Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting, saya sebagai gubernur Jabar, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar," kata Dedi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Dia menilai, saran dan kritikan atas kebijakannya ini hanya melihat apa yang terjadi di Jakarta saja. Mantan bupati Purwakarta itu lantas menuding pihak yang mengkritik tak pernah melihat kehidupan yang sesungguhnya.

Dedi mengaku setiap hari mendengar warganya mengeluhkan beban biaya yang harus ditanggung untuk membayarkan acara-acara sekolah seperti perpisahan dan wisuda. Sementara banyak di antaranya memiliki keterbatasan ekonomi.

"Orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa dilingkungannya menjadi terpigirkan, sehingga orang tuanya terbebani," kata Dedi.

Akibatnya, banyak warganya yang terliling utang dari bank keliling maupun pinjaman online (pinjol). Jika dibiarkan, maka angka kemiskinan di Jabar akan semakin meningkat.

Berdasarkan alasan itulah, Dedi memilih tetap menerapkan larangan bagi sekolah mengadakan acara perpisahan, widuda, maupun karyawisata atau study tour.

"Jadi bagi saya, hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, mengubah sistem hidupnya, meringkankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperbolehkan sekolah menyelenggarakan acara wisuda. Namun dengan catatan, tidak membebani dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid.

Menurutnya, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

"Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan," kata Mu'ti di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Sumber: era

Foto: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi respons kritik kebijakannya yang larang wisuda sekolah. (ERA.id).