AM Hendropriyono Sebut Pernyataan Purnawirawan TNI Terukur, Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Tanda Perubahan Politik di Pemerintahan Prabowo

Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono yang menyebut bahwa seruan sejumlah purnawirawan TNI, termasuk Try Sutrisno, untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pernyataan yang “terukur”, mendapat perhatian serius dari kalangan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah.

Amir menilai bahwa sikap Hendropriyono bukan sekadar opini personal, melainkan mencerminkan adanya dinamika besar yang sedang bergulir dalam struktur kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amir, Hendropriyono dikenal luas sebagai sosok dengan kecermatan intelijen tinggi. Sejak Pilpres 2024 lalu, prediksinya terkait kemenangan Prabowo dengan angka sekitar 58 persen terbukti mendekati kenyataan. Hal itu, kata Amir, menunjukkan bahwa setiap pernyataan Hendropriyono dibangun di atas dasar informasi, analisis, dan pembacaan data yang akurat.

“Kalau beliau menyebut suara purnawirawan terukur, itu artinya sudah ada kalkulasi politik dan keamanan nasional di baliknya. Bukan sekadar emosional. Ini sinyal serius bahwa dalam tubuh pemerintahan Prabowo sendiri, mulai ada ketidakpuasan, bahkan mungkin friksi,” ujar Amir Hamzah yang dikutip dari www.suaranasional.com, Senin (28/4).

Amir juga menambahkan bahwa pernyataan Try Sutrisno dan purnawirawan TNI lainnya yang menyentuh isu pemakzulan terhadap Gibran tidak bisa dipandang remeh. Dalam tradisi militer Indonesia, purnawirawan—terutama yang berpangkat jenderal—sering memainkan peran penting dalam menjaga moralitas bangsa.

“Ketika purnawirawan berbicara keras, itu bukan semata urusan politik kekuasaan, tapi lebih pada sinyal tentang kondisi negara yang dianggap keluar jalur. Hendropriyono memahami kode-kode ini, dan itu sebabnya ia mengatakan ini semua sudah terukur,” jelas Amir.

Menurutnya, Prabowo saat ini menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas politik internal sambil mempertahankan loyalitas dari unsur militer yang menjadi salah satu basis kekuatannya.

Amir Hamzah melihat bahwa pernyataan Hendropriyono juga membawa pesan tersirat bahwa Prabowo diharapkan bertindak lebih tegas, seperti masa-masa ketika ia memimpin Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

“Hendropriyono seperti mendorong Prabowo untuk mengaktifkan kembali insting ketegasannya. Prabowo sebagai Danjen Kopassus dulu terkenal cepat mengambil tindakan dalam situasi darurat. Sekarang, ada harapan supaya gaya itu dihidupkan kembali dalam memimpin negara,” kata Amir.

Amir menilai, bila Prabowo membiarkan keresahan purnawirawan membesar tanpa respons berarti, maka ada risiko fragmentasi dukungan, baik dari kalangan elite militer maupun masyarakat luas yang selama ini mempercayai reputasinya sebagai pemimpin kuat.

Pertanyaan besarnya, menurut Amir, adalah kenapa Gibran menjadi target kritikan dan ancaman pemakzulan? Ia melihat ada beberapa faktor yang membuat posisi Gibran rentan:

1. Prosedur Pencalonan: Masih ada residu kekecewaan dari sebagian elite nasional terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

2. Gaya Kepemimpinan: Gibran dianggap kurang mengimbangi Prabowo dalam diplomasi dan komunikasi politik, sehingga memperlemah soliditas pemerintah di mata beberapa kelompok nasionalis dan militer senior.

3. Isu Etika dan Legitimasi: Di kalangan purnawirawan, legitimasi moral lebih penting daripada legitimasi hukum. Gibran dianggap memiliki legitimasi hukum, tetapi lemah dalam legitimasi moral.

“Ini bukan sekadar soal Gibran pribadi. Ini soal menjaga keteguhan nilai kenegaraan. Kalau tidak ditangani, bisa berdampak luas pada kepercayaan publik,” tutur Amir.

Dengan semua perkembangan ini, Amir memperkirakan akan ada beberapa skenario perubahan politik di pemerintahan Prabowo dalam waktu dekat:

1. Konsolidasi Kekuasaan: Prabowo mungkin akan memperkuat kembali barisan loyalisnya, termasuk melakukan reshuffle kabinet atau melakukan penyesuaian struktur kekuasaan.

2. Rekonsiliasi dengan Purnawirawan: Membuka komunikasi intensif dengan purnawirawan untuk menenangkan gejolak dari bawah.

3. Rekalibrasi Peran Gibran: Memberikan porsi peran yang lebih pas untuk Gibran agar tidak memicu resistensi baru.

Amir menekankan bahwa kemampuan Prabowo membaca dan merespons situasi ini akan menentukan arah lima tahun pemerintahannya. Bila salah langkah, bisa mempercepat disintegrasi politik internal.

Sumber: suaranasional

Foto: Amir Hamzah (IST)