Belasan Ribu Ijazah Warga DKI Tertahan di Sekolah, Pramono Targetkan Kelar Dalam 100 Hari Kerja

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah jumlahnya mencapai belasan ribu yang menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah.

"Jadi ijazah yang tertahan, apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang 2 tahun pun saya minta untuk dibantu," kata Pramono di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Menurut dia, saat ini masih ada belasan ribu ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan karena pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

Untuk itu, kata dia Pemprov DKI Jakarta akan berupaya menebus semua ijazah warga yang ditahan karena dipastikan mereka tidak mampu.

"Jumlahnya banyak banget sampai belasan ribu," ujar Pramono sebagaimana dilansir Antara.

Ia menambahkan pada tahap awal Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BAZNAS Bazis DKI telah menebus sebanyak 117 ijazah dari berbagai tingkatkan dengan nilai anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp500 juta lebih.

Pramono berharap bahwa pemutihan ijazah ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

"Periode pertama kurang lebih nilainya sekitar Rp500 juta. Tapi saya minta ini tidak berhenti sekali aja. Pemutihan ijazah, dan lain-lain bisa diselesaikan segera dalam waktu sebelum 100 hari," katanya.

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan ijazah warga Jakarta dari berbagai jenjang pendidikan masih banyak yang harus diputihkan atau ditebus sehingga program penebusan ijazah wajib untuk dilanjutkan.

"Saya sendiri juga kaget ternyata jumlahnya banyak banget. Memang banyak yang belum terlaporkan (ijazah yang ditahan)," ujar Pramono, Sabtu (26/4/2025).

Meski  tak menyebut rinciannya, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menebus ijazah tertahan sebanyak 117 untuk tahap I dengan total nilai mencapai Rp596.422.200. Penebusan ijazah ini terlaksana berkat kerja  sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta.

"Minggu depan saya sendiri akan hadir di dalam pemutihan tahap kedua. Nanti yang ketiga saya akan minta Pak Wakil Gubernur (Rano Karno)," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta kini memiliki program penebusan ijazah mulai tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan Pramono ingin program ini terdengar gaungnya di masyarakat.

Dia berharap ke depan tak ingin ada lagi warga Jakarta yang ijazahnya tertahan.

"Orang sekolah untuk mendapatkan ijazah. Ketika dia tidak mampu menebus karena memang tidak mampu, dan untuk pemerintah hadir. Saya untuk yang seperti-seperti ini memberikan prioritas yang utama," tegas dia.

Adapun program bantuan penebusan ijazah menyasar para lulusan dari keluarga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi kewajiban administrasi.

Dengan bantuan ini, para lulusan dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.

Pramono menjelaskan program penebusan ijazah merupakan wujud kepedulian nyata Pemprov DKI terhadap masa depan anak-anak di Jakarta.

Program ini akan dilanjutkan dengan tahap II, menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginginkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa diberikan kepada mahasiswa hingga jenjang Strata Tiga (S3) dari yang diberlakukan saat ini sampai sarjana (S1)

"Kenapa sampai S3? Bagi saya pribadi ini untuk memutus ketidakberuntungan masyarakat," kata Pramono di Jakarta, Minggu (27/4/2025), saat menghadiri Halal Bihalal PWNU Jakarta.

Menurut dia, pendidikan yang tinggi diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga taraf hidup bisa meningkat.

Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak yang berijazah S1 tapi belum bisa mendapatkan pekerjaan. Karena itu, Pemprov DKI berupaya memberikan beasiswa hingga S3 atau doktor mengingat jenjang itu sudah paling tinggi di dalam pendidikan.

Pramono meyakini dengan gelas S3 maka untuk mencari pekerjaan akan jauh lebih mudah dibandingkan gelar di bawahnya.

"Saya salah satu contohnya. Saya dari keluarga sederhana bapak saya guru. Saya sekolah sampai dengan S3 Untuk bisa memperbaiki kehidupan keluarga," ujarnya.

Pramono menambahkan bahwa saat berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia tidak pernah berjanji hal yang bersifat fisik atau membangun sesuatu.

Namun, kata dia, yang ingin diselesaikan di Jakarta, yaitu masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Difabel, Kartu Lansia dan pemutihan Ijazah.

"Ini semua satu per satu sudah kami selesaikan," katanya.

Sumber: suara

Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. [ANTARA/Lifia Mawaddah Putri]