Pertemuan Purnawirawan TNI, Amien Rais: Bom Politik buat Jokowi

Masyarakat sipil kritik keras terhadap Mantan Presiden Jokowi di periode ke dua kepemimpinannya. Semakin berani dan lugas misalnya kritik pada Selasa 25 Juni 2024 yakni Mahkamah Rakyat atau People’s Tribunal guna mengadili pemerintahan Jokowi. Dikutip akun YouTube Amien Rais Official, Selasa (22/4/2025)

Pengadilan Rakyat itu digelar di Wisma Universitas Indonesia.

“Nah pengadilan Rakyat itu menghadirkan 9 dosa Jokowi antara lain gugatan soal perampasan ruang hidup dan penyingkiran terhadap rakyat seperti misalnya PSN, Undang-undang Cipta Kerja dan Hilirisasi Nikel, Food Estate, dll,” kata Amien Rais.

“Juga masalah kekerasan persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi. Kemudian politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan (crime against Humanity),” ia menambahkan.

Menurut Amien Rais Jokowi tidak ada niatan menyelesaikan kasus-kasus pelamggaran HAM berat. Kemudian juga diangkat masalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertangungjawab.

Jokowi juga bahkan menormalisasi kejahatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dihidupkan kembali. Selain itu juga politik perburuhan yang menidas dll.

Amin Rais mengingatkan yang disuguhkan Media Tempo edisi 28 Juli 2024 judulnya 18 Dosa Jokowi. Ini telaah atau narasi yang cukup komprehenshif tentang kegagalan rezim Jokowi dalam melakukan tugasnya selama 10 tahun.

“Rangkuman dari 18 Dosa Jokowi 1-9 yakni Dinasti dan oligarki politik, Pelemahan Institusi demokrasi, TNI di ranah sipil konflik , Papua tak kunjung padam, runtuhnya sistem pendidikan, watak patron clien kepolisian, politisasi kebijakan, pelemahan KPK, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat,” beber Amien Rais.

Kata Amien Rais kritik perorang tentu beratus-ratus jumlahnya. Dia ambil satu contoh saja ketika Fadli Zon munyampaikan “kita tidak ingin pemimpin munafik” pada 22 Mei 2018 di Solo saat meresmikan posko dukungan Prabowo menjadi presiden. Dia mencatat 100 janji Jokowi yang tidak ditepati atau diingkari. Fadli Zon mengatakan hal tersebut sambil menyebut ciri hiprokrit atau munafik menurut Nasi Muhammad SAW yakni kalau berkata bohong, berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat.

‘Koreksi dan tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI minggu lalu bagaikan bom politik yang mengingatkan kita semua bahwa bangsa dan negara kita sedang carut marut,” ujar Amien Rais.

Kata Amien Rais dengan meminjam istilah yang populer akhir-akhir ini Indonesia dalam keadaan gelap.

“Bayangkan 103 jendral TNI angkatan darat, 73 Laksamana Angkatan Laut, 65 Marsekal Angkatan Udara, dan 91 Kolonel  mereka sudah purnawirawan membubuhkan tanda tangan mereka di atas dokumen sangat penting,” jelas Amien.

“Tentu mereka relatif sudah sepuh, tetapi jangan tanya semangat dan daya juang mereka,” imbuhnya.

Amien Rais mengutip pomeo dari orang Inggris atau  orang Amerika “old Soldier never die. They just fade away”. Jadi, serdadu sepuh itu tidak pernah mati hanya pelan-pelan mereka hilang namun ketika sepuhpun masih kokoh punya patriotisme, nasionalisme dll.

“Presiden Prabowo pun ketika menerima ucapan HUT TNI yang ke 71 dari Anies Baswedan dengan kata-kata yang lebih komplit kata Prabowo “Old Soldier Never Die, and They never fade away. They only go when the Almighty calls them olso dear” . Hanya berpulang setelah yang Maha Kuasa memanggil mereka,” tutur Amien Rais.

“Ini bukan main ya, Kata-kata Prabowo. Bravo mas Prabowo,” inbuhnya.

Berikut isi dokumen tersebut:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Amien Rais mengingatkan jangan lupa bahwa jend purn Tri Soetrisno TNI yang dihormati dan disegani semua golongan, kalangan mendukung dihilangkannya Gibran dari peta Politik Nasional sebagai anak haram konstitusi.

“Forum Purnawirawan TNI ibarat bom politik yang menghentak kesadara kita. Yang terperangah itu siapa lagi kalau bukan Jokowi,” tandas Amien Rais.

Sumber: suaranasional

Foto: Amien Rais (IST)