Gagasan Gibran soal Rasio Pajak 23 Persen Dianggap Tidak Masuk Akal, Mahfud MD: Hati-hati, Rakyat Sensitif...

paradapos.com - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut gagasan Gibran Rakabuming Raka yang berencana menaikkan tax ratio (rasio pajak) menjadi 23 persen tidak masuk akal.

"Saya mempertanyakan, dalam visi dan misi Bapak disebutkan bahwa rasio pajak dinaikkan menjadi 23 persen. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal," kata Mahfud dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta, Jumat malam.

Rasio pajak merupakan rasio untuk mengukur perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Baca Juga: Terkait Video Lelucon Zulhas soal Pengucapan Amin dalam Salat, KH Marsudi Syuhud: Kita Harus Bisa...

Menurut Mahfud, gagasan Gibran untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen tidak masuk akal karena rasio pajak negara saat ini jauh di bawah angka tersebut, yakni sekitar 10 persen.

Ia pun mencontohkan, pemerintah sebenarnya sudah menawarkan insentif pajak dengan segudang manfaat, namun masih ditolak masyarakat.

Belum lagi ada sejumlah pihak yang memanfaatkan insentif pajak sebagai cara memeras keuntungan masyarakat.

"Bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang insentif pajak saja enggak mau diambil," ucapnya.

Baca Juga: Cawapres Gibran Tanya Soal SGIE, Cak Imin: Gak Paham

Dalam kesempatannya, Mahfud juga mengingatkan bahwa urusan perpajakan merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa sembarangan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau data pasti.

"Hati hati, rakyat sensitif kalau pajak dinaikkan, karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty juga tidak jelas hasilnya," katanya mengingatkan.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyatakan tugas pemerintah adalah meningkatkan pendapatan negara, sehingga pendidikan dan kesehatan masyarakat bisa lebih baik.

Ia juga berencana membentuk badan penerimaan pajak yang akan dipimpin langsung oleh presiden. Dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Jadi PDB (GDP) dan bea cukai akan dilebur jadi satu, sehingga akan fokus dalam penerimaan saja. Tidak mengurusi lagi pengeluaran," katanya.