Prabowo Sudah Berbeda Dengan Jokowi Sehingga Mereka Menurunkan Demo Besar-Besaran?

'Prabowo Sudah Berbeda Dengan Jokowi Sehingga Mereka Menurunkan Demo Besar-Besaran?'

Oleh: Muhammad Said Didu

Mulai terlihat perbedaan kebijakan penguasaan sumber daya alam antara Prabowo dengan Jokowi :

1) Jokowi: Buat aturan melegalkan pelanggaran dan negosiasi

Oligarki pelanggar hukum dibuatkan landasan hukum utk diputihkan atau menguasai SDA secara legal. 

Contoh pelanggaran hukum hutan, sawit, tambang, dan laut diserahkan ke Oligarki dan Asing.

2) Prabowo: Aset Oligarki pelanggar hukum diambil oleh Negara

Asset Oligarki pelanggar hukum disita oleh negara dan diserahkan ke BUMN. Tidak ada pintu negosiasi.

Contoh. Kebun sawit yg melanggar hukum diperkirakan sekitar 5 juta ha (sktr 29%) dari total kebun sawit sktr 17,5 juta ha. 

Dari 5 juta ha kebun sawit ilegal tersebut sudah akan diserahkan sktr 1 juta ha ke BUMN PT Agripalma Nusantara. Ini sdh mendekati 2 kali lipat luas kebun sawit milik PTPN yg hanya sktr 600.000 ha.

3) Prabowo membuat BUMN khusus mengambil Asset Negara yg selama ini dikuasai oleh Oligarki secara ilegal untuk diambil kembali oleh negara. BUMN khusus dibentuk yg dipimpin oleh pensiunan Jendral TNI  Saptamargais.

4) Jokowi menyerahkan SDA seperti tambang, kebun, hutan, dan bahkan laut dan pantai kepada Oligarki secara tidak legal. 

Perusahaan Oligarki pelanggar hukum dan penggusur rakyat tersebut juga tidak sedikit dipimpin oleh pensiunan “Jenderal”.

5) Dari analisis butir 4 tersebut, publik bisa menilai siapa pensiunan Jendral yg Saptamargais sampai mati dan siapa mereka Saptamargais hanya sebagai tameng untuk mengejar Saptacuan.

6) Sepertinya Presiden Prabowo akan terus melakukan langkah pengambilan asset negara yg selama ini diambil secara tidak legal seperti kebun sawit oleh oligarki dan asing akan dilanjutkan.

Tunggu penertiban tambang, hutan, laut, pantai dan lahan rakyat yg diambil secara ilegal.

7) Rencana pengambilan asset negara yg diambil secara ilegal tersebut terlihat dari diturunkannya secara langsung Bapak Menhan Letjen TNI (Purn) Sjafri Syamsuddin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (Ketua Dewan Pertahanan Nasional adalah Presiden) untuk menangani dan jadir pada pengembalian asset negara yg dirampok selama ini.

8) semoga fakta ini membuka mata dan hati kita kenapa terjadi pengalihan tuntutan demonstran dari :

Adili Jokowi dan Lawan Oligarki MENJADI turunkan Prabowo dan masukkan TNI ke barak.

Ingat agenda penertiban selanjutnya setelah kebun adalah Tambang, pantai, laut dan hutan. Akan banyak yang terganggu dan akan melakukan perlawanan.

Ayo kita kompak dukung kebijakan pemerintah ambil alih asset negara yg sudah dirampok selama ini. 

Jangan terkecoh dg framing revisi UU TNI sebagai tempat pengalihan isu para perampok negara. 

***