One Way Ticket Politik: Mengadili Jokowi Demi Stabilitas Indonesia

One Way Ticket Politik: 'Mengadili Jokowi Demi Stabilitas Indonesia'

Oleh: Damai Hari Lubis

Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Ada sebuah solusi yang dapat memastikan pembangunan di semua sektor di Indonesia berjalan lancar, terutama di sektor ekonomi. 

Solusi ini berpotensi membawa dampak positif bagi politik, hukum, dan budaya, setidaknya mencegah keadaan memburuk lebih jauh dari kondisi saat ini.

Solusi tersebut adalah dengan menerapkan strategi politik praktis yang disebut “One Way Ticket,” yakni dengan mengadili Jokowi. 

Selama proses hukum berlangsung, kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan pembenahan ekonomi. 

Dengan adanya persidangan Jokowi, perhatian publik akan teralihkan, menciptakan efek psikologis massa yang berdampak pada perubahan fokus rakyat dari kesulitan hidup mereka menuju euforia atas proses hukum yang berjalan.

Keuntungan politik pun bisa didapatkan oleh pemerintahan Prabowo. 

Publik akan melihat Prabowo sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, yang selama ini telah lama menentang dinasti Jokowi. 

Harapan rakyat untuk menghancurkan kroni oligarki Jokowi—termasuk kelompok “Sembilan Naga” serta anak dan menantu mantan presiden yang telah dilaporkan ke KPK—akan semakin menguat.

Seiring berjalannya waktu, terutama setelah Jokowi menerima vonis hukum atas berbagai tuduhan, mulai dari kebohongan, nepotisme, obstruksi hukum, hingga penyalahgunaan kekuasaan, Prabowo akan semakin populer. 

Dengan popularitas yang meningkat, ia berpotensi mengendalikan seluruh sektor sosial-politik dan ekonomi Indonesia dengan lebih efektif.

Metode “One Way Ticket” ini bukanlah bentuk penyalahgunaan kekuasaan, melainkan bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat. 

Sebagai wujud dari “due legal process,” strategi ini merupakan langkah objektif dalam menegakkan hukum. 

Proses hukum terhadap Jokowi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi aparatur negara untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dan kejahatan harus diadili, terutama jika berkaitan dengan kepemimpinan yang buruk dan amoral.

Strategi serupa pernah diterapkan di Meksiko pada era 1980-an, ketika negara tersebut mengalami krisis ekonomi yang parah. 

Dalam kondisi keterpurukan ekonomi, pemerintah Meksiko berani mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 1986 setelah Kolombia mengundurkan diri. 

Hasilnya, rakyat Meksiko yang sebelumnya terhimpit krisis ekonomi beralih fokus untuk mendukung negaranya dalam ajang sepak bola dunia tersebut. 

Euforia ini memberikan pemerintah ruang untuk membenahi sektor ekonomi, dan pada akhirnya, kondisi fiskal Meksiko mulai membaik di awal 1990-an.

Dengan belajar dari pengalaman Meksiko, strategi alih isu melalui proses hukum terhadap Jokowi dapat menjadi langkah strategis bagi pemerintahan Prabowo. 

Selain menjadi instrumen penegakan hukum, strategi ini dapat membuka peluang bagi pembenahan ekonomi dan pemerintahan yang lebih stabil di masa depan. 

Oleh karena itu, langkah ini patut dipertimbangkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. ***