Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Pakar Ekonomi: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo!

PARADAPOS.COM - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik," ujar Anthony, Minggu (23/3/2025).

Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).

Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024). 

Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia," tegas Anthony.

Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.

Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. 

Selain itu juga ada kemungkinan shortfall mencapai 0,5 persen dari PDB, dengan tax ratio turun menjadi 9,1-9,5 persen. 

"Asumsi kurs rupiah yang meleset jauh, dari Rp15.000 per dolar AS menjadi Rp16.500 per dolar AS, dengan tren melemah yang terus berlanjut," tukasnya.

Anthony juga mengatakan bahwa terdapat beban bunga utang yang semakin besar, dengan rasio beban bunga terhadap penerimaan pajak naik dari 11,6 persen (2014) menjadi 23,6 persen (2024), dan diperkirakan mencapai lebih dari 25 persen pada 2025. 

"Beban bunga utang yang tinggi membatasi kemampuan belanja pemerintah dan berdampak negatif terhadap ekonomi," ujar Anthony.

Anthony mempertanyakan alasan Sri Mulyani tetap dipertahankan sebagai Menteri Keuangan meskipun bukti kegagalannya sudah jelas.

"Ada pihak yang berpendapat sulit mencari pengganti Sri Mulyani. Pendapat seperti ini sangat menghina bangsa Indonesia," tandasnya.

Anthony bilang, Presiden Prabowo mestinya mempertimbangkan sosok lain, seperti Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang memiliki pengetahuan luas dan dianggap lebih kompeten.

"Semoga Presiden Prabowo segera menyelamatkan ekonomi dan fiskal Indonesia dengan mengganti nakhoda di Kementerian Keuangan. Jangan sampai kerusakan fiskal semakin dalam dan parah," kuncinya.

Sumber: Fajar