PARADAPOS.COM - Pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang baru-baru ini digelar di sebuah hotel mewah menimbulkan berbagai kecurigaan publik.
Meski pemerintah dan legislatif berulang kali menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan negara, keputusan untuk mengadakan rapat di luar Gedung DPR ini justru menuai kritik tajam dari masyarakat.
“Jika ingin konsisten dengan prinsip efisiensi, kenapa tidak sidang dilakukan di ruang sidang DPR saja, yang sudah disediakan? Kenapa harus dibawa ke hotel mewah?” ungkap pengamat politik, Rocky Gerung, melalui kanal YouTube-nya pada Minggu, 16 Maret 2025.
Kecurigaan ini semakin mencuat seiring dengan dugaan adanya bagian dari draf revisi UU TNI yang tidak dipublikasikan, bahkan diselundupkan ke dalam pembahasan yang berlangsung.
Publik mulai khawatir bahwa mereka tidak dilibatkan dalam diskusi terkait kebijakan strategis ini, yang bisa berdampak besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Apakah nantinya ada draf yang tidak diedarkan ke publik, sehingga masyarakat tidak bisa ikut serta dalam percakapan publik mengenai UU yang sangat krusial ini?” tambah Rocky, yang khawatir dengan kurangnya transparansi dalam proses pembahasan.
Selain itu, banyak yang meragukan isi revisi tersebut, terutama terkait kemungkinan melonggarkan keterlibatan militer dalam sektor sipil.
Para kritikus berpendapat bahwa yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen sipil, bukan justru membuka jalan bagi militer untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan.
“Yang seharusnya diperbaiki adalah sistem rekrutmen sipil yang lebih ketat, bukan membuka ruang bagi militer untuk mengisi posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh pejabat sipil,” kata Rocky, yang dikenal sebagai dosen filsafat dan pengamat politik.
Tantangan terhadap proses revisi ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk menjaga efisiensi pemerintahan dan kebutuhan untuk memastikan transparansi serta keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan strategis.
Sumber: herald
Artikel Terkait
Saatnya Bambang Tri Berhak Menerima Tanda Jasa Atas Pembongkaran Ijazah Palsu, dan Jokowi Layak Divonis Mati!
Sri Mulyani dan Airlangga Mundur Setelah Lebaran, Ekonom Optimistis Pasar Merespons Positif!
Menelusuri Keaslian Ijazah Jokowi: Pendekatan Keilmuan Dalam Mengungkap Pemalsuan
Program MBG Tuai Banyak Kritik, Kepala BGN Harus Tanggung Jawab!