Melihat Suasana Rapat Panja RUU TNI yang Digelar Tertutup di Hotel Mewah hingga Sempat Didobrak

PARADAPOS.COM  - Komisi I DPR RI bersama pemerintah kembali menggelar rapat Revisi Undang-undang TNI, dengan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM di tingkat panitia kerja (Panja).

Adapun, rapat kali ini digelar di hotel bintang lima, Hotel Fairmont Jakarta sejak 14-16 Maret 2025. 

Pembahasan RUU TNI ini mendapat sorotan banyak pihak, lantaran digelar di hotel mewah yang hanya berjarak kurang lebih 2 km dari Gedung DPR RI.

Tribunnews pun mendatangi lokasi rapat Panja RUU TNI tersebut pada Sabtu (15/3/2025) sore. 

Pantauan di lokasi, rapat tersebut digelar di ruang Ruby 1 & 2 lantai 3, Hotel Fairmont Jakarta.

Saat tiba di lokasi, terlihat sejumlah staf para anggota Komisi I DPR RI yang duduk-duduk di selasar ruangan Ruby 1 & 2.

Sementara, ruangan rapat RUU TNI terlihat ditutup dan dijaga oleh pihak keamanan hotel.

Awak media pun diminta menunggu di luar ruangan rapat.

Tribunnews sempat melihat suasana ruangan rapat Panja RUU TNI yang digelar secara tertutup itu. Dimana, susunan kursi dan meja dibuat model huruf U. 

Terlihat layar besar yang berukuran kurang lebih 4x3 meter terpasang di depan susunan kursi dan meja.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto terlihat duduk di kursi tengah menghadap layar. 

Sedangkan, pada posisi kanan dan kiri diisi oleh perwakilan dari Pemerintah serta anggota Panja.

Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto dan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Surihayanto duduk di dalam ruangan tersebut. 

Sementara, sejumlah staf duduk di baris belakang dengan laptop yang menyala.

Rapat ini turut melibatkan 18 orang Panja yang berasal dari berbagai fraksi, yakni Fraksi PDIP (4 orang), Fraksi Partai Golkar (3 orang), Fraksi Partai Gerindra (3 orang), Fraksi Partai NasDem (2 orang), Fraksi PKB (1 orang), Fraksi PKS (1 orang), Fraksi PAN (2 orang), dan Fraksi Partai Demokrat (1 orang).

Tribunnews juga mengamati para anggota Komisi I DPR RI yang mengikuti rapat ini tampak berpakaian batik rapi. 

Namun, tak semua terlihat mengenakan pin DPR terpasang di baju mereka.

Jelang berbuka puasa atau sekira pukul 17.40 WIB, tiga orang dari unsur masyarakat sipil mendobrak dan menginterupsi rapat Panja pembahasan RUU TNI tersebut.

Masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan membentangkan spanduk penolakan RUU TNI, mereka langsung membuka pintu ruang rapat, meneriakkan seruan lantang soal penolakan RUU TNI. Rapat pun terhenti sejenak.

Mereka memprotes soal Revisi UU TNI yang digelar tertutup di hotel mewah serta menentang sejumlah revisi yang dinilai menghidupkan kembali Dwi Fungsi ABRI.

Pihak pengamanan pun bergerak cepat dan memaksa mereka keluar. 

Bahkan, ada sedikit insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil tersebut.

"Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi undang-undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, tetapi juga seolah-olah ditutupi yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup," kata perwakilan sipil tersebut.

Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi I DPR untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. 

"Secara substansi, kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dwifungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi juga," kata dia.

"Terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dwi fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," sambung dia.

Pasca insiden itu, ruangan rapat Panja RUU TNI pun dipertebal pengamanannya. 

Sejumlah petugas keamanan hotel ditempatkan di sejumlah pintu keluar masuk area rapat. 

Petugas juga menanyakan pihak-pihak yang masuk ke area samping ruang rapat Panja.

Dua orang berpakaian batik lengan panjang serta bersepatu PDH berjaga di pintu utama ruang rapat tersebut. 

Mereka tampak mengamati pergerakan setiap orang yang melintas di area itu.

Sekira pukul 22.33 WIB, para peserta rapat Panja RUU TNI mulai meninggalkan ruangan rapat. 

Hal ini pun menandakan jika rapat Panja RUU TNI hari kedua pun telah selesai. 

Namun, kali ini tak ada yang mau berkomentar perihal rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut. 

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pun tak mau berkomentar ketika ditanya awak media yang menunggu di pintu keluar rapat. 

Dia tak menjawab ketika dihujani pertanyaan oleh awak media perihal rapat Panja hari ini.

"Enggak, sudah, sudah," ujar Utut sambil melambaikan tangan dan berjalan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memberikan klarifikasi terkait polemik rapat Komisi I DPR RI membahas revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, digelar di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta.

Menurut Indra, rapat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di DPR.

Indra menjelaskan bahwa semua rapat yang digelar di luar Gedung DPR harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI Pasal 254 yang mengatur bahwa rapat-rapat untuk kepentingan tinggi dapat dilaksanakan di luar gedung DPR dengan persetujuan pimpinan.

"Semua rapat-rapat itu dilaporkan dulu pada pimpinan. Sesuai dengan tatib DPR Pasal 254, rapat-rapat untuk kepentingan tinggi itu dimungkinkan dilakukan di luar gedung DPR dengan persetujuan pimpinan DPR. Jadi semua prosedur itu sudah dilakukan," kata Indra, Sabtu.

Indra juga menjelaskan pertimbangan mengapa akhirnya rapat membahas RUU TNI itu digelar di Hotel Fairmont.

Dia menjelaskan, rapat tersebut berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. 

Mengingat rapat yang berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, anggota Komisi I memerlukan tempat istirahat.

"Rapatnya maraton, simultan. Karena rapatnya simultan, membutuhkan waktu yang disiplin lebih ketat. Jadi kalau rapat itu dilakukan sampai malam hari bahkan dini hari, tentu butuh tempat istirahat," ucap Indra.

Terkait pemilihan hotel, Indra mengungkapkan bahwa Sekretariat Komisi I DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. 

Salah satu kriteria utama adalah harga yang terjangkau dengan "government rate" serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton.

"Teman-teman di Sekretariat Komisi I juga sudah menghubungi beberapa hotel, bukan hanya satu atau dua hotel. Kami mencari hotel yang tersedia dan yang punya kerja sama dengan kita, dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan government rate," ucapnya.

Indra juga menegaskan bahwa keputusan untuk memilih Hotel Fairmont bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari pertimbangan berbagai faktor. 

"Dari 5 sampai 6 hotel yang dihubungi, yang memenuhi spesifikasi ruangan rapat adalah Fairmont. Jadi ini memang dengan banyak pertimbangan," katanya.

Selain itu, lanjut Indra, bahwa DPR RI tidak memiliki fasilitas istirahat untuk para anggota dewan.

Belum lagi, kata dia, jika harus menghidupkan listrik di ruangan rapat yang menurutnya justru akan lebih boros.

"Kalau di DPR, pertama, rapat ini simultan malam hari. DPR tidak punya tempat istirahat, tempat tidur, dan lain sebagainya. Kalau kita menghidupi salah satu ruangan rapat itu, listriknya akan menyala di sebagian besar, itu akan sangat boros," ucap Indra.

Dia menegaskan semua keputusan terkait lokasi rapat sudah dilaporkan dan disetujui oleh pimpinan DPR, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Ini dengan banyak pertimbangan penetapan tempat rapat ini dan sudah dilaporkan juga ke pimpinan. Itu diatur kok di tatib Pasal 254 itu," pungkasnya

Sumber: Tribunnews