Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mempertanyaka program ‘Lapor Mas Wapres’ yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (GRR).
Politisi PDIP itu mengungkapkan pengalaman dan keluhannya terkait kesulitan akses masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. Terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi digital.
“Saya masih ingat ketika di awal periode Pak Prabowo dan Wapres Gibran ini, ada satu program yang mungkin dari Karo Pelayanan Sekretariat Wapres, itu program Lapor Mas Wapres,” kata Andreas kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, pada saat mencoba mengakses program tersebut. Dirinya mendapati kendala teknis seperti halaman program tersebut tidak dapat diakses karena sedang dalam perbaikan. “Lapor Mas Wapres ini mohon maaf, halaman sedang dalam perbaikan, gitu ya. Nah ini apa masih ada atau tidak itu programnya?” tanyanya.
Meskipun banyak warga dari kampung halamannya yang ingin melaporkan masalah atau pengaduan melalui program ini. Dikatakanya, masyarakat cenderung menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi digital di daerah.
“Dari kampung saya itu banyak yang mau lapor itu, gitu. Benar-benar itu, banyak mau lapor. Tapi ya pertama ya soal digital kan di kampung kami kan belum terlalu secanggih di Jakarta ini, gitu. Jadi memang agak sulit untuk menjangkau,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti kesulitan masyarakat yang ingin datang langsung untuk melaporkan masalah, namun terkendala oleh biaya. “Ada yang mau ke sini, tapi soal biaya kan. Tapi pengen lapor juga sebenarnya mereka,” jelasnya.
Legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap ada kejelasan mengenai kelanjutan dan aksesibilitas program “Lapor Mas Wapres” yang sempat mendapat antusiasme tinggi, namun kini mengalami kendala teknis dan akses yang membatasi.
Sumber: monitorindonesia
Foto: Kolase Andreas Hugo Pareira dan Gibran Rakabuming Raka/Net
Artikel Terkait
Prediksi Cak Nun Viral Lagi: Utang Indonesia Menggunung pada 2025, Ada Menteri Undur Diri
Kasus Penipuan Bos Money Changer 6 Tahun Jalan di Tempat
Sumber Uang OPM Separatis Papua untuk Beli Senjata dari “Pajak Perusahaan”
Praktik Korupsi di Balik Serangan Ransomware PDNS Kominfo Era Budi Arie, Siapa Saja yang Terlibat?