Demonstrasi Indonesia Gelap Jilid Dua di Yogyakarta Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap' jilid dua dengan berjalan kaki sekitar 2 kilometer dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju Titik Nol Yogyakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. Di tengah guyuran hujan lebat dan angin kencang, puluhan mahasiswa dan aktivis yang ikut menggelar demonstrasi itu menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Mereka memasang berbagai poster bertuliskan 'warning sama fasis bergambar Prabowo dan Joko Widodo, jika ekspresi direpresi, seni melahirkan revolusi, dan jaga ndasmu, jaga ndas kita incar ndasnya'.

Kali ini demonstran mengusung tema Ruwat Ruweting Penguasa Durno, akni ungkapan yang menggabungkan tradisi ruwatan dengan karakter pewayangan. “Ungkapan ini mengingatkan orang terhadap pentingnya menjaga kesucian diri, kepemimpinan, serta upaya untuk memperbaiki keadaan yang buruk,” kata juru bicara Aliansi Jogja Memanggil, Hidayah.

Demonstrasi ini merupakan unjuk rasa kedua setelah puncak demonstrasi Indonesia Gelap yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah pada 20 Februari. Selain membentangkan berbagai poster, pengunjuk rasa yang sebagian merupakan mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta menampilkan aksi teatrikal yang mengkritik militerisme Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun kata ruwatan yang disuarakan dalam demonstrasi itu bermakna pembersihan dan pembebasan dari bahaya. “Dalam konteks hari ini sebagai rakyat penting melakukan pembersihan dan pembebasan dari tingkah laku rezim yang memperkaya diri, koruptif, dan gemar mencelakakan rakyatnya."

Masyarakat Jawa, kata dia, mengenal tradisi ruwatan sebagai sesuatu yang sakral dan turun temurun untuk menangkal bahaya dari batara kala, makhluk yang tidak dikehendaki Dewa. Ruwatan digelar untuk anak-anak yang terlahir sebagai anak rawan bencana. Mereka ini dianggap menanggung beban alias kotor sehingga perlu pembersihan.

Demonstran menilai Presiden Prabowo menyengsarakan rakyatnya. Mereka juga mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat Danantara, lembaga investasi strategis milik pemerintah yang berperan dalam mengelola aset negara.

Orang-orang yang menjabat merupakan menteri kabinet Prabowo-Gibran yakni Rosan Roesiani yang menjabat sebagai Menteri Investasi, Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, Wakil Komisaris Utama PT. Pertamina, Erick Thohir  yang merupakan Menteri BUMN, dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.

Mahasiswa dan aktivis menilai pengangkatan mereka menjadi pejabat pengurus BPI Danatara bermasalah karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara, yang melarang pejabat menduduki jabatan lain di pemerintahan atau BUMN.

Selain itu, ada sederet nama yakni Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas BPI Danatara. “Hadirnya Jokowi memberi karpet merah bagi politik dinasti, karena Gibran Rakabuming Raka merupakan anak dari Jokowi sekaligus wakil presiden,” kata Hidayah.

Demonstran juga memberikan catatan bahwa Tony Blair bermasalah sebagai konsultan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang selama ini ditinggalkan investor karena ketidakjelasan proyeksi pembangunan dan tidak transparan.

Tony Blair bersama Presiden Amerika Serikat, George W. Bush juga punya rekam jejak dalam mengirimkan sejumlah pasukan dalam invasi Irak. Dampak invasi angkatan bersenjata itu menewaskan ribuan warga Irak. Tony Blair dan George W. Bush diduga terlibat dalam kejahatan perang.

Selain menyoroti Danantara, pengunjuk rasa juga memprotes buruknya komunikasi Prabowo-Gibran yang membuat pemerintah hampir menaikkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12 persen. Persoalan lainnya adalah kelangkaan bahan bakar solar dan pertalite, pengoplosan pertamax, kelangkaan gas elpiji tiga kilogram, dan dan pemotongan anggaran, kecuali bidang pertahanan. 

Mahasiswa dan aktivis mengutip pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengingatkan lemahnya pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan dana, terutama dalam proyek-proyek strategis yang melibatkan banyak pihak.

BUMN, kata Hidayah, sering menjadi tempat terjadinya korupsi dengan 119 kasus korupsi pada 2016 hingga 2021 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 40 triliun rupiah. Apalagi, baru-baru ini terungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina sebesar Rp 193,7 triliun yang merugikan rakyat.

Demonstran memprotes Prabowo yang anti-kritik dengan mengejek rakyat melalui pernyataan ndasmu setelah muncul berbagai kritik tentang kebijakan Makan Bergizi Gratis.

Sumber: tempo

Foto: Elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan aktivis Jogja Memanggil melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara Yogyakarta, 20 Februari 2025 Tempo/Pribadi Wicaksono