Kajian Politik Merah Putih: Oligarki Taipan Melakukan Penyusupan di Pemerintahan Prabowo!

PARADAPOS.COM - Kajian Politik Merah Putih mengungkap dugaan penyusupan oligarki taipan ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, kelompok taipan ini berupaya mengamankan kepentingan bisnis mereka dengan menempatkan kader di DPR guna mengawal kebijakan yang menguntungkan mereka.

“Kami melihat ada pola yang jelas dalam upaya penyusupan ini. Mereka sudah menyiapkan orang-orangnya di parlemen untuk memastikan undang-undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan oligarki,” ujar Sutoyo kepada redaksi SuaraNasional, Rabu (12/3/2025).

Kajian Politik Merah Putih mengidentifikasi beberapa strategi yang digunakan oleh oligarki untuk menanamkan pengaruh di pemerintahan Prabowo:

1. Penguasaan Posisi Strategis – Oligarki berusaha menempatkan orang-orangnya di kementerian, lembaga negara, dan parlemen untuk memastikan kepentingan mereka terakomodasi.

2. Pendanaan Kampanye Politik – Dengan modal besar, mereka mendukung kandidat tertentu dalam pemilu untuk mendapatkan akses lebih mudah ke kebijakan strategis.

3. Pengaruh terhadap Legislasi – Dengan memiliki kader di DPR, mereka dapat mengawal atau bahkan menggagas undang-undang yang menguntungkan sektor bisnis mereka.

Sutoyo juga menyoroti bahwa pola ini bukan hal baru dalam politik Indonesia, tetapi menjadi semakin sistematis dan terstruktur dalam pemerintahan saat ini. 

“Jika dibiarkan, ini bisa mengarah pada penguatan oligarki yang mengancam demokrasi,” tegasnya.

Jika benar oligarki taipan telah menyusup ke dalam pemerintahan, hal ini dapat berimplikasi serius terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak yang dikhawatirkan meliputi:

- Ketimpangan Ekonomi yang Kian Lebar – Kebijakan yang berpihak pada elite bisnis dapat semakin memperkecil peluang usaha bagi masyarakat kecil dan menengah.

- Melemahnya Regulasi Perlindungan Publik – Kebijakan yang semestinya melindungi kepentingan rakyat bisa saja dikompromikan demi kepentingan bisnis besar.

- Terbatasnya Partisipasi Publik – Ketika oligarki mengendalikan kebijakan, suara masyarakat menjadi semakin tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

Kata Sutoyo, pengaruh oligarki dalam pemerintahan bisa semakin kuat jika tidak ada mekanisme kontrol yang transparan. 

“Jika pemerintahan Prabowo tidak segera menegaskan independensinya dari kepentingan oligarki, maka kebijakan publik berisiko didikte oleh kelompok tertentu,” ujarnya.

Sutoyo menekankan bahwa masyarakat harus lebih kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 

“Publik harus aktif mengawasi. Jika kita membiarkan oligarki semakin kuat, maka kebijakan yang lahir bukan untuk rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan segelintir elite ekonomi,” pungkasnya.

Sumber: SuaraNasional