Nepotisme dan Dinasti Politik Jokowi: Antara Retorika dan Realita

Nepotisme dan Dinasti Politik Jokowi: 'Antara Retorika dan Realita'

Bekas Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini mewanti-wanti bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola oleh profesional yang ahli di bidang investasi.

Menurut Jokowi, keterlibatan para ahli di BPI adalah kunci kesuksesan sekaligus langkah penting untuk mencegah masuknya kepentingan politik ke dalam lembaga tersebut.

Namun, apakah pernyataan ini berangkat dari pengalaman Jokowi selama 10 tahun berkuasa?

Ataukah sekadar retorika kosong yang berlawanan dengan praktik yang ia jalankan sendiri?

Melalui visual yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), terlihat jelas bagaimana Jokowi membangun jaringan nepotisme dan dinasti politiknya selama menjabat.

Sejumlah jabatan strategis di BUMN diisi oleh keluarga, kerabat, hingga kolega dekatnya.

Nama-nama seperti Arif Budi Sulistyo (Direktur Utama PT Rakabu Sejahtera), Bagaskara Ikhlasulla Arif (Manager di PT Pertamina), hingga Joko Priyambodo (Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik) adalah bagian dari lingkaran keluarga Jokowi yang mendapat posisi penting.

Bahkan, jaringan ini merambah ke sektor perbankan, dengan Sigit Widyawan—yang merupakan ipar Jokowi—menjabat sebagai Komisaris Independen PT BNI (Persero).

Tidak hanya dalam lingkup bisnis dan BUMN, dinasti politik Jokowi juga terlihat jelas dalam ranah yudikatif.

Adik kandungnya, Idayati, menikah dengan Anwar Usman, yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode 2016-2026.

Keterkaitan ini sempat menjadi sorotan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai berpihak kepada kepentingan politik keluarga Jokowi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan Jokowi tentang pentingnya profesionalisme dan pencegahan benturan kepentingan di Danantara tidak selaras dengan rekam jejak kepemimpinannya.

Selama satu dekade, ia justru memberi karpet merah bagi keluarga dan kroninya untuk menguasai sektor-sektor strategis negara.

Jadi, jika kini Jokowi berbicara soal profesionalisme dan pencegahan kepentingan politik di BPI, pernyataan tersebut lebih terdengar sebagai ironi daripada prinsip yang benar-benar ia pegang.

Sumber: PorosJakarta