Cerita Hasto soal Jokowi Tumpulkan Taring KPK

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) merupakan pihak yang melemahkan atau menumpulkan taring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya dengan memerintahkan merevisi undang-undang lembaga antirasuah tersebut.

Pernyataan perihal tersebut disampaikan Hasto melalui akun YouTube Hasto Kristiyanto. Bermula saat Sekjen PDIP itu menceritakan sempat bertemu dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dalam salah satu acara yang berlangsung di Universita Indonesia, para 7 Mei 2024.

Kala itu, Novel Baswedan sempat menanyakan kebenaran soal PDIP yang menjadi pelopor pengubahan Undang-Undang KPK dengan maksud melemahkan penindakan terhadap korupsi.

"Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," ucap Hasto dikutip Sabtu, 22 Februari.

Lantas Hasto menjelaskan mengapa menyampaikan perihal tersebut. Menurutnya, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tak pernah berupaya melemahkan KPK. Justru menjadi salah satu partai yang getol menyuarakan perlawanan terhadap korupsi.

Kemudian, Sekjen PDIP itu menyinggung pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka tepatnya sebelum Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dicalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Medan.

Dalam pertemuan itu, Hasto mempertanyakan keseriusan Jokowi dalam mencalonkan anak sulung dan menantunya tersebut.

"Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota maka otomatis dia menjadi Pejabat Negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya," sebutnya.

Hasto menyampaikan, Jokowi sempat termenung saat itu. Diyakini penyebabnya karena pertanyaan yang cukup mengusiknya mengenai Gibran dan Bobby rentan terkena penindakan aparat penegak hukum (APH) bila menjadi pejabat negara.

"Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah Presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi Wali Kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden," ucap Hasto.

Tak lama setelah pertemuan itu, Hasto menyebut berjumpa dengan salah seorang menteri. Dikatakan bila Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, menteri itu sedikit menjabarkan beberapa pasal yang akan diubah berdasarkan arahan dari presiden

"Beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK," beber Hasto.

"Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK," sambungnya.

Bahkan, menteri yang menjadi kepercayaan Jokowi itu disebut sempat mengatakan diperlukan dana sebesar 3 juta USD untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK.

Mendengar hal itu, Hasto menyebut menyarankan menteri itu untuk bertemu seluruh jajaran fraksi di DPR RI guna membahas lebih jauh perintah Jokowi tersebut

"Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi Wali Kota. Maka ketika terpilih menjadi Wali Kota amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan," ucap Hasto.

Ditegaskan Hasto, seluruh cerita itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik. Meski, tanpa ada bukti perihal Jokowi yang telah melemahkan KPK

"Jadi dari keterangan saya, yang saya bertanggung jawabkan secara hukum, secara politik, yang saya bertanggung jawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan," kata Hasto.

Sumber: voi

Foto: Tangkapan layar video-Youtube/@MasHastoKristiyanto