PARADAPOS.COM - Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.
Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.
"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).
Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.
Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.
Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.
"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.
Dari sudut pandang peneliti sendiri, sikap legawa Megawati untuk mundur dari posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, akan mengundang simpati sebagai sikap negarawan. "Sekaligus sebagai bentuk protes atas kondisi lemahnya dukungan Pemerintah terhadap pembangunan Iptek dan inovasi nasional, baik dari sisi fasilitas laboratorium maupun anggaran riset sekarang ini," jelasnya.
Megawati diketahui diangkat sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN pada Oktober 2021 di era Presiden Joko Widodo. Masa jabatan Dewan Pengarah BRIN selama lima tahun. Pada 2022, Megawati juga diangkat Jokowi sebagai ketua dewan pengarah BPIP. Saat itu, Megawati dan Jokowi masih satu kongsi.
Hubungan keduanya runyam Ketika Pilpres. Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Beda dengan putusan Megawati Soekarnoputri yang menunjuk Ganjar-Mahfud.
Hubungan semakin tak harmonis setelah Meegawati merestui pemecatan Jokowi dan Gibran dari PDIP. Terakhir yakni soal putusan KPK yang mentersangkakan dan menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Mulyanto, penahanan Hasto oleh KPK sendiri, yang mau tidak mau menjadikan iklim perpolitikan tanah air menghangat, dapat dipandang sebagai bagian dari manuver politik awal untuk mendorong PDIP mengambil peran yang lebih tegas sebagai oposisi Pemerintahan Prabowo.
Untuk diketahui usai Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK, Ketum PDIP Ibu Megawati menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk menunda kehadirannya dalam retreat yang digelar Pemerintah Pusat. Retreatnya dilaksanakan di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025.
Sumber: republika
Artikel Terkait
Akhirnya, Siskaeee Hirup Udara Segar Usai Dipenjara Setahun Lebih: Ngonten Lagi, Gak?
Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Siaga Ikuti Retret, Koper Sudah Siap di Area Akmil
Hasto Sebut Jokowi Titip Revisi UU KPK untuk Amankan Gibran dan Bobby
Rocky Gerung Anggap Jokowi Kompori Kader PDIP Tolak Perintah Ketum: Dendam Kepada Megawati