Seluruh aktivitas Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dijadwalkan akan sepenuhnya beroperasi di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim), mulai Maret nanti. Hal ini mencakup pemindahan pegawai serta aktivitas operasional ke Gedung OIKN yang telah rampung dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengonfirmasi rencana tersebut. Hal itu disampaikan Troy di Jakarta, Rabu (12/02/2025).
"Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini," ujar Troy di Jakarta, disadur ANTARA, Minggu (16/02/2025).
Dengan operasional yang berpindah ke IKN, kantor OIKN di Menara Mandiri, Jakarta, akan berfungsi sebagai kantor perwakilan. Nantinya, sejumlah pegawai akan ditugaskan secara bergantian di kantor tersebut untuk menangani berbagai kegiatan tertentu yang memerlukan kehadiran di Jakarta.
Di sisi lain, komitmen pembangunan IKN tetap berlanjut meski ada kebijakan efisiensi anggaran pada tahun ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa proyek IKN masih berjalan sesuai rencana awal yang telah dicanangkan.
Ia mengacu pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang memastikan anggaran sebesar Rp 48 triliun tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, serta fasilitas utama seperti gedung yudikatif dan legislatif. Hasan menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat komitmen pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Sumber: suara
Foto: Foto menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia yang baru di masa depan di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]
Artikel Terkait
Ini Dia 22 Kepala Desa Yang Harus Diperiksa Penegak Hukum Atas Dugaan Terlibat Kasus PIK 2
Cerita Hasto Pernah Ingatkan Jokowi soal Gibran dan Bobby Bisa Kena Operasi Tangkap Tangan
Air Sungai Beracun, 24 Orang Meninggal dan 800 Dilarikan ke Rumah Sakit
Jika Ngaku Tak Antikritik, Kapolri Ditantang Sanksi Tegas Polisi Peneror Band Sukatani