Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

Gus Ipul mengaku belum mengetahui pasti maksud dari Luhut. Namun dia mengatakan bakal evaluasi data penerima bansos.

"Tentu itu kita jadikan bahan evaluasi ya. Kita belum tahu yang dimaksud secara pasti dari pernyataan Pak Luhut itu. Belum tahu persis, tapi kira-kira itu adanya ketidaktepatan sasaran itu menjadi pekerjaan rumah kita berjamah," ujar Gus Ipul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk memperbaiki data penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini data tersebut kata dia dipastikan sudah sesuai.

"Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu," kata dia.

"Sekarang sudah final, sudah ada inpres nya, dan tentu langkah berikutnya kita akan melakukan uji-petik. Di lapangan kita akan kerjasama dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memastikan bahwa data kita ini sesuai di lapangan. Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi," sambungnya.

Untuk memastikan keakuratan data penerima Bansos, Gua Ipul menyampaikan setiap tiga bulan BPS melakukan verifikasi bersama Kementerian Sosial.

"Setiap tiga bulan BPS atas masukan-masukan dari berbagai pihak itu akan melakukan verifikasi dan validasi bersama kementerian sosial. Jadi setiap tiga bulan, setiap tiga bulan akan kita lakukan seperti itu. Pemutahiran seperti itu sehingga nanti tentu bisa jadi pada triulan pertama orang dapat, triulan kedua bisa jadi gk dapat Karena adanya pemutahhiran tersebut," tuturnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan data penerima bansos pada masa kepemimpinan sebelumnya. Dia kembali menegaskan akan terus mengevaluasi data-data tersebut.

"Dan tentu Pak Luhut berdasarkan fakta-fakta sebelumnya ya, tentu ada historinya itu kita akan nanti sampaikan pada Pak Luhut. Tapi kita mungkin memerlukan informasi lebih lanjut. Dan kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sampaikan," tegas dia.

Diketahui, Bansos yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos.

"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).

Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.

"Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik," tulisnya.

Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.

"Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan," ujarnya.

Sumber: inilah