Pro dan Kontra IKN, Anies Baswedan Soroti Kekurangan Dialog Publik

paradapos.com - Debat perdana Capres di KPU RI menghadirkan momen menarik ketika Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ditanya oleh Ganjar Pranowo terkait Isu Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam jawabannya, Anies menggambarkan negara hukum yang dinilainya kurang melibatkan proses publik secara menyeluruh, menciptakan ketidaksetujuan dalam masyarakat.

Dikutip dari Instagram @kumparancom, Anies Baswedan menyampaikan pendapatnya terkait IKN dengan tegas.

Baca Juga: Trik Cinta 4 Cara Meluluhkan Hati Cowok Cuek

Ia menyatakan, "Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses publik yang lengkap."

Anies menyoroti bahwa dialog terkait IKN terjadi setelah menjadi undang-undang, membuat suara kritis dianggap sebagai oposisi, dan yang mendukung dianggap sebagai pro pemerintah.

Anies menjelaskan bahwa proses pembahasan komprehensif memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dan membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan.

Baca Juga: Cewek Ngambekan? Tenang Bro! Coba Deh Lakukan 3 Hal ini, Doi Langsung Meleleh

Ia menegaskan, "Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, dan negara hukum memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan."

Namun, Anies menyoroti bahwa nada-nada yang berkembang terkait IKN terkesan seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan masyarakat hanya berdebat pro dan kontra tanpa melibatkan dialog publik yang komprehensif.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat," ujar Anies.

Dalam penutupnya, Anies menekankan pertanyaan esensial tentang keadilan.

Baca Juga: Simak Tradisi Natal Di Berbagai Negara, Mungkin Bisa Menjadi Inspirasi Perayaan Natal Anda

"Kalau hari ini belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tetapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, di mana rasa keadilan?"