ASEAN Bisa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Begini Syarat yang Diungkapkan Presiden Jokowi

TOKYO, paradapos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian guna menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Menurut Presiden, sebagaimana dilansir setkab.go.id, ASEAN memiliki modal kuat dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen.

Ini merupakan pertumbuhan tertinggi secara global, ditambah populasi terbesar ketiga dunia yang setengahnya berusia di bawah 30 tahun.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertolak ke Jepang, Ini Tiga Agenda Utama di Negeri Matahari Terbit

KTT yang digelar di Hotel The Okura, Tokyo, Jepang, Minggu (17/12/2023) tersebut, mengangkat tema Partners for Peace and Stability & Regional and International Peace. 

''Namun modalitas tersebut akan sia-sia jika stabilitas dan perdamaian tidak terjaga, sehingga kemitraan ASEAN-Jepang harus jadi bagian dari solusi untuk menjaga stabilitas dan perdamaian,'' ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan tiga cara untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

Pertama adalah kolaborasi yang inklusif, di mana ASEAN ingin kawasan Indo-Pasifik dapat dipandang sebagai potensi kerja sama yang mendukung perdamaian.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu Perdana Menteri Jepang, Bahas MRT Jakarta hingga Hibah Kapal untuk Indonesia

Oleh karena itu, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan inisiatif kolaborasi inklusif lainnya perlu terus didorong.

''Saya menyambut baik rencana KTT Mekanisme Trilateral antara Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan sebagai wujud habit of dialogue yang perlu terus dipupuk,'' tutur mantan Wali Kota Solo tersebut.

Cara yang kedua adalah penghormatan aturan hukum internasional. Presiden menyebut tragedi kemanusiaan di Palestina, dan konflik di Ukraina adalah imbas tidak dipatuhinya hukum internasional.

''Kita harus mencegah konflik terbuka di kawasan dengan mematuhi hukum dan aturan internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan norma-norma kawasan,'' ungkap Jokowi.